Alasan Pemerintah Pusat Turun Tangan Urai Masalah Pulau Enggano, Bikin Presiden Keluarkan Inpres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
Alasan Pemerintah Pusat Turun Tangan Urai Masalah Pulau Enggano, Bikin Presiden Keluarkan Inpres

Pulau Enggano.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang upaya mempercepat pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano.

"Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan harapannya bagi masyarakat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu agar tetap semangat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) tentang upaya mempercepat pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano, diteken oleh Presiden Prabowo Subianto karena masalah di pulau tersebut perlu ditangani cepat.

Baca juga:

DPR dan Pemerintah Rakor Bahas Penyelesaian Masalah Pulau Enggano

Penyelesaian masalah pulau tersebut memerlukan peran pemerintah pusat. Pasalnya, masyarakat di pulau terluar itu sudah mengalami permasalahan transportasi laut selama sekitar satu bulan.

"Oleh karena itu penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat," kata Dasco saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

DPR RI sudah menerima keluhan dari masyarakat Enggano mengenai hambatan transportasi laut karena pendangkalan pelabuhan yang menyebabkan masyarakat terisolir.

Menurut dia, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga sempat turun ke lapangan untuk meninjau permasalahan itu.

Setelah itu, dia bersama Ketua DPR RI Puan Maharani pun berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan masalah di Pulau Enggano.

Dari koordinasi bersama Presiden, menurut dia, pemerintah pun sudah membagi tugas antara sejumlah kementerian untuk menuntaskan masalah tersebut.

"Untuk sebagai payung maka ditekenlah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo," katanya. (*)

#Pulau Enggano #DPR #Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Indonesia
2 Tahun Pemerintah Prabowo Dinilai Bikin Stres Warga, Gerinda Sebut Laporan Celios Tidak Objektif
Sugiat mempertanyakan metode penilaian dalam laporan Celios yang menurutnya lebih mencerminkan opini kelompok tertentu dibandingkan ukuran objektif kinerja pemerintahan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
2 Tahun Pemerintah Prabowo Dinilai Bikin Stres Warga, Gerinda Sebut Laporan Celios Tidak Objektif
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Indonesia
Mesir Berikan Kuota Tambahan Beasiswa Bagi Mahasiswa Indonesia
Prabowo menyoroti kerja sama sektor pendidikan kedua negara yang sudah terjalin erat, terbukti dari banyaknya mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Mesir.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Oktober 2026
Mesir Berikan Kuota Tambahan Beasiswa Bagi Mahasiswa Indonesia
Indonesia
Presiden Prabowo dan Presiden Mesir el-Sisi Kecam Pembangunan Permukiman Ilegal Oleh Israel
Kedua pemimpin juga dalam kesempatan itu sepakat untuk terus melanjutkan kontribusi dalam mendorong perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Oktober 2026
Presiden Prabowo dan Presiden Mesir el-Sisi Kecam Pembangunan Permukiman Ilegal Oleh Israel
Indonesia
Bahasan Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi
Indonesia menjadi tujuan terakhir dalam rangkaian lawatan Al-Sisi ke Asia setelah mengunjungi Korea Selatan pada 6–9 Oktober dan Malaysia pada 9–10 Oktober.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Oktober 2026
Bahasan Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Bagikan