Alasan PDIP Beri Sanksi Lebih Berat ke FX Rudy Ketimbang Ganjar

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 Oktober 2022
Alasan PDIP Beri Sanksi Lebih Berat ke FX Rudy Ketimbang Ganjar

Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun (kiri) menyerahkan surat peringatan keras kepada Ketua DPC PDIP Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo (kanan). ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo dikenai sanksi peringatan keras dan terakhir buntut mendukung pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sanksi yang diberikan kepada FX Rudy lebih berat ketimbang Ganjar yang sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh PDIP. Ganjar disanksi teguran lisan karena menyatakan siap dicalonkan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Baca Juga

Respons FX Rudy Disanksi Keras akibat Dukung Ganjar

"Itu risikonya kalau sebagai kader yang senior kan itu harus jadi suri tauladan bagi anggota partai. Oleh karena itu, pelanggaran kita-kita yang dianggap senior itu kan (sanksinya) makin berat," kata Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10).

Rudy, kata Komarudin, seharusnya tak boleh menyampaikan pernyataan dukungan terhadap capres tertentu. Dalam hal ini dukungan kepada Ganjar Pranowo.

Komarudin menegaskan, pernyataan dukungan terhadap capres hanya boleh dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kita boleh dukung, secara pribadi kita boleh dukung calon-calon, tapi tak boleh mengungkapkan itu. Kita hanya boleh menyiapkan barisan, dan nanti akan diumumkan. Siapapun, (merasa) cocok atau tidak cocok, kita harus melaksanakan itu,” ujarnya.

“Karena itulah tadi pak sekjen bilang, kita ini bukan gerombolan politik. Kita organisasi yang diatur oleh aturan-aturan lain yang harus tunduk dan taat,” sambungnya.

Baca Juga

Dewan Kehormatan Puji FX Rudy Datang Tepat Waktu Penuhi Panggilan DPP PDIP

Kemudian awak media menanyakan kepada Komarudin mengapa sanksi terhadap Ganjar jauh lebih ringan daripada sanksi kepada anggota partai yang lain.

Komarudin menjelaskan bahwa Ganjar tidak mendeklarasikan sebagai capres. Gubernur Jawa Tengah itu, kata dia, hanya menjawab pertanyaan dari wartawan.

"Dan memang partai (PDIP) itu mempersiapkan kader bangsa. Untuk siap dicalonkan ke tingkatan mana saja. Pak Ganjar dalam klasifikasi itu. Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan waktu itu yang keras,” jelas dia.

Sedangkan Rudy, lanjut Komarudin, mengungkapkan dukungan kepada capres tertentu, yakni koleganya di PDIP Ganjar Pranowo.

"Itu yang dilarang oleh keputusan kongres. Itu hanya bisa disampaikan ibu Mega, tentu pada waktunya. Tentu tidak sekarang,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Beri Sanksi Keras ke FX Rudy

#FX Hadi Rudyatmo #PDIP #Komarudin Watubun
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan