Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Alasan PDIP Beri Sanksi Lebih Berat ke FX Rudy Ketimbang Ganjar

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 Oktober 2022
Alasan PDIP Beri Sanksi Lebih Berat ke FX Rudy Ketimbang Ganjar

Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun (kiri) menyerahkan surat peringatan keras kepada Ketua DPC PDIP Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo (kanan). ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo dikenai sanksi peringatan keras dan terakhir buntut mendukung pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sanksi yang diberikan kepada FX Rudy lebih berat ketimbang Ganjar yang sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh PDIP. Ganjar disanksi teguran lisan karena menyatakan siap dicalonkan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Baca Juga

Respons FX Rudy Disanksi Keras akibat Dukung Ganjar

"Itu risikonya kalau sebagai kader yang senior kan itu harus jadi suri tauladan bagi anggota partai. Oleh karena itu, pelanggaran kita-kita yang dianggap senior itu kan (sanksinya) makin berat," kata Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10).

Rudy, kata Komarudin, seharusnya tak boleh menyampaikan pernyataan dukungan terhadap capres tertentu. Dalam hal ini dukungan kepada Ganjar Pranowo.

Komarudin menegaskan, pernyataan dukungan terhadap capres hanya boleh dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kita boleh dukung, secara pribadi kita boleh dukung calon-calon, tapi tak boleh mengungkapkan itu. Kita hanya boleh menyiapkan barisan, dan nanti akan diumumkan. Siapapun, (merasa) cocok atau tidak cocok, kita harus melaksanakan itu,” ujarnya.

“Karena itulah tadi pak sekjen bilang, kita ini bukan gerombolan politik. Kita organisasi yang diatur oleh aturan-aturan lain yang harus tunduk dan taat,” sambungnya.

Baca Juga

Dewan Kehormatan Puji FX Rudy Datang Tepat Waktu Penuhi Panggilan DPP PDIP

Kemudian awak media menanyakan kepada Komarudin mengapa sanksi terhadap Ganjar jauh lebih ringan daripada sanksi kepada anggota partai yang lain.

Komarudin menjelaskan bahwa Ganjar tidak mendeklarasikan sebagai capres. Gubernur Jawa Tengah itu, kata dia, hanya menjawab pertanyaan dari wartawan.

"Dan memang partai (PDIP) itu mempersiapkan kader bangsa. Untuk siap dicalonkan ke tingkatan mana saja. Pak Ganjar dalam klasifikasi itu. Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan waktu itu yang keras,” jelas dia.

Sedangkan Rudy, lanjut Komarudin, mengungkapkan dukungan kepada capres tertentu, yakni koleganya di PDIP Ganjar Pranowo.

"Itu yang dilarang oleh keputusan kongres. Itu hanya bisa disampaikan ibu Mega, tentu pada waktunya. Tentu tidak sekarang,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Beri Sanksi Keras ke FX Rudy

#FX Hadi Rudyatmo #PDIP #Komarudin Watubun
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 53 menit lalu
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
PDIP akan selalu mendukung keadilan bagi rakyat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Bagikan