Aksi Primitif Pejabat Negara

Fadhli Fadhli - Jumat, 20 November 2015
Aksi Primitif Pejabat Negara

Baku hantam pejabat negara. (Foto: facebook/Ali Lashari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Teknologi - Anda tentu tahu manusia primitif, yaitu manusia yang masih menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Sayangnya aksi primitif masih diandalkan pejabat negara untuk menyelesaikan masalah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk dapat menjabat sebagai pejabat negara harus lah orang yang terpelajar, tentunya mereka telah memiliki pendidikan yang tinggi dan semestinya mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih elegan.

Namun citra orang terpandang tidak nampak dari beberapa pejabat negara kita, tak terkecuali pada para pejabat di negara-negara lain. Seperti yang terlihat pada video yang diunggah akun Facebook bernama Ali Lashari.

Ali memposting sebuah video yang menunjukan kumpulan aksi primitif para pejabat di beberpa negara. Bukannya menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mereka lebih memilih baku hantam untuk meluluskan egonya.

 

 

Posted by Ali Lashari on Tuesday, September 1, 2015

 

BACA JUGA:

  1. Website Google Plus Tampil Segar dan Lebih Cepat
  2. Google Camera Terbaru Hadirkan Tampilan Seperti Nexus 6P
  3. Facebook Rilis FItur untuk Lupakan Mantan
  4. LG Watch Urbane 2 Gagal Rilis
  5. Telegram Blokir ISIS
#Primitif #Pejabat Negara
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Nyatakan Indonesia dalam Kondisi Darurat, Kumpulkan Semua Pejabat Negara
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mengumpulkan semua pejabat negara. Ia menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat.
Soffi Amira - Senin, 18 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Nyatakan Indonesia dalam Kondisi Darurat, Kumpulkan Semua Pejabat Negara
Indonesia
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
KPK menyebutkan, sebanyak 94 ribu pejabat belum melaporkan LHKPN 2025. Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 31 Maret 2026.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
Indonesia
Meski Dibekukan, Patwal Masih Boleh Kawal Pejabat Asalkan Atas Izin Dirgakum Korlantas
Kakorlantas Irjen Agus telah memerintahkan kepada jajarannya untuk membekukan sementara operasional mobil patwal bagi para pejabat negara.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Meski Dibekukan, Patwal Masih Boleh Kawal Pejabat Asalkan Atas Izin Dirgakum Korlantas
Indonesia
Saatnya Pejabat Hentikan Pamer Harta di Media Sosia, Tidak Tepat Secara Moral dan Etika
Pejabat publik itu mestinya bijak dalam bermedia sosial, termasuk dalam hal ini membatasi diri untuk tidak pamer harta
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Saatnya Pejabat Hentikan Pamer Harta di Media Sosia, Tidak Tepat Secara Moral dan Etika
Indonesia
Kenang Sosok Kwik Kian Gie, Hatta Rajasa: Selalu Terbuka dalam Perbedaan Pendapat
Hatta Rajasa ceritakan kenangannya bersama Kwik Kian Gie saat menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 Juli 2025
Kenang Sosok Kwik Kian Gie, Hatta Rajasa: Selalu Terbuka dalam Perbedaan Pendapat
Indonesia
Komisi II DPR Sarankan Para Pejabat Bebal Dengarkan Ancaman Prabowo
Presiden Prabowo mengancam pejabat yang mau bekerja dengan baik dan tidak setia kepada negara akan disingkirkan
Wisnu Cipto - Senin, 02 Juni 2025
Komisi II DPR Sarankan Para Pejabat Bebal Dengarkan Ancaman Prabowo
Indonesia
16 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan, KPK Ingatkan Batas Waktu
16.867 orang dari total 416.723 wajib lapor belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 April 2025
16 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan, KPK Ingatkan Batas Waktu
Indonesia
108 Ribu Pejabat Negara Belum Patuhi Kewajiban Lapor LHKPN
Batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2024 akan ditutup pada 31 Maret 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Jumat, 07 Maret 2025
108 Ribu Pejabat Negara Belum Patuhi Kewajiban Lapor LHKPN
Indonesia
KPK Cek Kebenaran Harta Kepala BPJN Kalbar Ayah Mahasiswi FK Lady Aurellia
KPK juga akan mendalami aset atau harta yang tidak dilaporkan Dedy.
Wisnu Cipto - Selasa, 17 Desember 2024
KPK Cek Kebenaran Harta Kepala BPJN Kalbar Ayah Mahasiswi FK Lady Aurellia
Bagikan