Seorang tenaga ahli MKD DPR Dasril melaporkan dugaan tindakan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap lembaga negara atau penguasa. Pelaporan dibuat atas berita di salah satu media online berjudul "Bela KPK Ratusan Seniman Bikin Aksi Indonesia Waras".
Dalam laporan yang teregister dengan nomor LP/634/VII/2017/Bareskrim, Dasril menilai dalam berita tersebut ada kata-kata atau kalimat atau tulisan yang bermuat pencemaran nama baik dan fitnah terhadap penguasa atau lembaga negara.
Aksi itu dikoordinatori oleh aktor senior Raden Mas Haryo Heroe Syswanto Ns Soerio Soebagio atau Sys Ns. Selain Sys Ns, beberapa seniman seperti Addie MS, Arswendo, Roy Marten, Butet Kertaredjasa, Keenan Nasution dan lainnya ikut ambil bagian.
Dikonfirmasi, Sys Ns mengaku telah mengetahui pelaporan Dasril ke Bareskrim Polri. "Saya sudah dengar. Biasa-biasa saja, kita dipanggil datang saja," ujar Sys Ns, Kamis (15/6).
Sys mengaku tak tahu dasar laporan itu dibuat. Namun, ia akan bersikap kooperatif jika dipanggil oleh pihak Bareskrim.
"Saya juga gak tahu kenapa. Datang bisa tahu kan kenapa. Kalau kita gak salah ya gak apa-apa, kalau salah minta maaf," kata Sys.
Menurutnya, aksi itu dilakukan murni atas inisiasi para seniman yang tergerak atas pembentukan hak angket terhadap KPK oleh DPR.
"Seniman itu kalau berpikir pakai otak dan hati. Karena hatinya menurut saya waras, saya tampung. Mereka minta jadi koordinator, saya atur tapi dalam perjalanan banyak yang ikut gak bisa kita hadang," kata Sys.
"Menurut saya DPR gak bener. Kenapa? Satu, hak angket ini diinisiasi saat nama-nama itu kesangkut e-KTP. Begitu namanya disebut kompak bikin hak angket. Jadi hak angket itu muncul berdasarkan apa? Kedua, pengadilan yang sebut. Masa fakta mau diangketin, pengadilannya saja dituntut," sambung Sys.
Meski ada laporan, Sys mengaku akan menggelar aksi serupa jika DPR tetap melanjutkan hak angket.
"Seharusnya duduk bareng, tapi kan DPR engga respon. Ya sudah kita lanjut. Kalau ini gak direspons kita lanjut lagi," tutup Sys. (Ayp)
Baca juga berita lannya di: Empat Sikap Akademik Terkait Hak Angket KPK