Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai bisa membantu beban kerja pemerintah di sektor energi dengan mengisi posisi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina (Persero) yang saat ini masih kosong.
Di PLN misalnya, Dirut, Sripeni Inten Cahyani hanya sebagai Plt, menggantikan Sofyan Basyir karena terindikasi terlibat kasus korupsi PLTU Riau.
"Dua perusahaan (PLN dan Pertamina) ini memiliki tantangan besar, baik dari sisi finansial maupun tata kelolah korporasi. Dua korporasi ini juga menjadi sarang mafia mulai dari mafia migas sampai mafia proyek," kata Peneliti Alpha Resarch Database, Indonesia & Penulis Buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara, Ferdy Hasiman, Kamis (14/11).
Baca Juga:
Habis Temui Erick Thohir, Ahok Akui Dapat Slot Jabatan di BUMN
Ferdy mengatakan di Jakarta Ahok sudah biasa berhadapan dengan mafia mulai dari korporasi, birokrat nakal dan politisi yang memanipulasi APBD.
"PLN dan Pertamina juga menjadi sarang bercokol mafia mulai dari internal perusahaan, korporasi swasta-asing sampai politisi, karena proyeknya menggiurkan, berangka jumbo di atas 1 miliar dolar," ujarnya.
Menurut dia, Ahok juga dibutuhkan di PLN agar memperbaiki kinerja keuangan PLN yang memiliki rasio utang cukup tinggi dan mencemaskan. Per tahun 2019, total utang PLN mencapai Rp 604.5 trilun dan total aset mencapai Rp 1.537.923 triliun. (Baca: Annual Report PLN: 2019)
"Utang PLN yang menggunung tidak lepas dari kinerja masa lalu PLN yang tak becus dan juga sebagai risiko dari kebijakan populis pemerintah Jokowi yang ingin meningkatkatkan rasio elektrifikasi (tingkat rumah tanggga penikmat listrik)," jelas dia.
Pasalnya, kata Ferdy, ekspansi bisnis PLN untuk mendorong mega proyek besar tentu membebani perusahaan plat merah itu secara korporasi. Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan melakukan reimburs Biaya Produksi Listrik (BPP) untuk beberapa kategori pelanggan yang tarifnya di bawah BPP, tetapi belum dihitung sebagai subsidi.
"Ini sebenarnya bentuk lain dari subsidi," imbuhnya.
Tahun 2018, kata Ferdy, subsidi listrik Rp 23.17 triliun, sementara tahun 2019, lebih tinggi mencapai Rp27.16 triliun. Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan seorang pemimpin yang cermat yang membuat PLN bisa mendapat profit sekaligus mampu melayani masyarakat (Public Service Offering/PSO).
"Jauh lebih tepat lagi jika Ahok menjadi Direktur Utama PLN, karena dia bersih, bernyali, memiliki integritas dan kemampuan mengolah keuangan. PLN itu memiliki masalah bawaan di keuangan dan hampir semua Dirut PLN selama ini mengakhiri jabatannya karena korupsi," kata dia.
Baca Juga
Ferdy mengakui beberapa Dirut PLN sebelumnya cukup andal dan terkesan memiliki reputasi bagus, namun jatuh dalam pusaran korupsi. Dia menyebut nama Nur Pamudji dan Dahlan Iskan yang memiliki reputasi bagus, namun terperangkap korupsi.
"Dari beberapa Dirut PLN mulai dari Dahlan Iskan, Nur Pamudji sampai Sofyan Basyir, hanya mampu mengemban tugas di perusahaan listrik negara tidak lebih dari 3 tahun," ujarnya.
Menurut Ferdy, Ahok adalah figure tepat mengisi pos kosong di PLN. Pasalnya, Ahok sudah teruji melawan mafia APBD, mafia proyek dan korporasi selama memimpin DKI Jakarta. Ahok juga disebut sudah teruji mengolah birokrasi, memiliki perhitungan sangat tepat dalam menentukan sebuah proyek.
Ahok, kata Ferdy, diharapkan mampu membantu pemerintah Jokowi di PLN, karena pemerintah Jokowi memiliki target ambisius dengan program listrik 35.000 MW yang sampai saat ini baru mencapai 25 persen. Di PLN, Ahok akan berhadapan dengan korporasi-korporasi skala besar global-lokal, seperti Pertamina, Sojitz Corporation (Jepang) di PLTG Jawa (1760 MW) dan investasi sebesar 1,8 miliar dollar.
"Akibat korupsi yang melibatkan Dirut-dirut PLN dan korporasi di sektor kelistrikan selama ini, banyak proyek kelistrikan 35.000 MW tertunda dan tak bisa berjalan," imbuhnya.
Padahal, lanjut Ferdy, Jokowi memiliki program ambisius meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menuju program hilirisasi dan nilai tambah produk-produk dalam negeri mulai dari pabrik smelter di tambang mineral, sampai sektor industri yang semuanya membutuhkan listrik yang cukup tinggi.
Selain di PLN, Ferdy menilai Ahok juga bisa membantu pemerintah Jokowi menjadi Dirut Pertamina. Sebagaimana diketahui, sumber defisit terbesar pemerintah Jokowi selama periode pertama disumbangkan dari sektor energi.
"Alasannya sangat jelas, produksi minyak dan gas nasional turun tajam sebesar 750.000 Barrel Oil Per Day (BOPD) dan Pertamina harus mengimpor migas sebesar 800.000 BPOD untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai 1,6 juta BOPD," ungkapnya.
Sebelum Pertamina Energi Trading (Petral) di likuidasi pemerintah Jokowi pada 2015, Ferdy menyebut impor migas yang mencapai 800.000 BPOD menjadi minyak pelumas untuk korupsi bagi mafia migas yang jaringannya menyebar mulai dari Pertamina, BUMN, politisi hingga Istana Negara.
"Risikonya, APBN kita mengalami defisit. Selama periode pertama pemerintah Jokowi, defisit APBN dari sektor energi saja mencapai 49 persen," bebernya.
"Untuk Liquified Natural Gas (LPG) agar memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, Indonesia harus mengimpor sebesar 70 persen dari kebutuhan LPG nasional dari Timur Tengah. Sangatlah bagus jika Ahok membantu pemerintah Jokowi di Pertamina," sambung Ferdy.
Baca Juga
Lebih lanjut Ferdy menambahkan, Pertamina juga harus menyelesaikan pembangunan kilang-kilang migas yang sudah ada programnya sejak tahun 2014, namun belum bisa dijalankan sampai sekarang, karena ketiadaan mitra bisnis.
"Risikonya, kita terus tertekan karena impor migas tinggi. Pertamina sekarang diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak nasional dengan cara mencari lapangan-lapangan migas baru dan melakukan ekspansi pembelian blok-blok migas ke luar negeri," tutup Ferdy. (Pon)
