Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kepala daerah untuk menerapkan mini lockdown sebagai intervensi berbasis lokal dalam mencegah penyebaran COVID-19.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI sejak awal virus corona mewabah sudah memberlakukan mini lockdown dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) tingkat Rukun Warga (RW).
"Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah psbl jadi berskala kampung," kata Riza di Jakarta, Selasa (29/9).
Baca Juga
Update Kasus Corona DKI Selasa (29/9): 73.309 Positif, 58.865 Sembuh
Menurut dia, dari April, Pemda DKI telah membatasi ruang gerak aktivitas masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW). Kebijakan itu dinamakan kampung siaga, dengan membatasi mobilitas warga.
"Itu sejak april. Sudah kami gagas dan kami implementasi kan," ucap Politikus Gerindra.
Bahkan di setiap RW juga dibentuk Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19. Program ini diklaim Riza cukup efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Sejalan dengan itu, ucap dia, Pemprov DKI juga membuat Gugus Tugas di sektor perkantoran, mal, dan pasar. Pembentukan itu lantaran petugas di lingkungan Pemprov DKI masih kurang.
"Di kawasan di mana pun harus membentuk satgas gugus tugas yang memastikan protokol Covid di jalankan," ungkap dia.
Dengan begitu, Riza Patria menegaskan, Pemda DKI sudah melaksanakan mini lockdown yang diinstruksikan Presiden Jokowi di Jakarta pada awal penyakit corona serang DKI.
"Jadi yang disarankan presiden sudah kami laksanakan," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan kepala daerah untuk menerapkan mini lockdown. Kebijakan yang dimaksud Jokowi intervensi berbasis lokal dalam mencegah penyebaran COVID-19.
Baca Juga
Jokowi menuturkan, intervensi berbasis lokal atau pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) lebih efektif dalam mengendalikan penularan virus.
Intervensi berbasis lokal Jokowi ini misalnya di tingkat RT, RW, kantor, atau pondok pesantren yang dianggap lebih efektif menekan angka penularan. (Asp)
