Ahmad Luthfi Curhat Jateng Jadi Provinsi Termiskin di Pulau Jawa

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi mengakui wilayahnya menjadi daerah paling miskin se-Pulau Jawa. Luthfi mengungkap angka kemiskinan di Jateng tergolong sangat tinggi.

Ia menyadari masalah itu merupakan tantangan dalam kepemimpinannya yang wajib diatasi secepatnya. Tapi Luthfi mengaku Pemprov Jateng bukan nabi yang dapat membalikkan keadaan dengan cepat.

“Selama kami menjabat dari tanggal 20, sudah sekitar 70 hari. Kami bukan Nabi Musa yang bisa langsung mengubah suatu keadaan,” kata Luthfi ketika mengikuti rapat kerja bersama Kemendagri dan Komisi II DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4).

Baca juga:

Gubernur Luthfi Luncurkan Kecamatan Berdaya di Solo, Berikan Perhatian kepada Kelompok Disabilitas Diberikan Perhatian

Luthfi menjelaskan dari data yang didapatnya ditemukan jumlah penduduk miskin di Jateng di angka 9,58 juta jiwa. Tapi Luthfi menyindir Pemprov DIY juga mengalami masalah kemiskinan serupa.

“Di antara provinsi di Pulau Jawa, angka kemiskinan kita paling tinggi. Kita menang hanya dari Jogja,” ujar eks Kapolda Jateng itu.

Walau demikian, Luthfi menyatakan Pemprov Jateng punya strategi dan komitmen guna menjatuhkan angka kemiskinan ini. Salah satu pendekatan utama ialah memperkuat konektivitas dan sinergi antar wilayah guna mendongkrak eknomi.

“Jawa Tengah adalah sentralnya Jawa, karena jadi penghubung antara Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Maka Jateng harus mengalami perubahan nyata,” ujar Luthfi.

Baca juga:

Desa Jateng Digelontor Bankeu Rp 1,2 Triliun, Gubernur Jateng Dorong Kades Kerja Benar

Luthfi mengatakan sudah mulai membangun komunikasi intensif dengan para bupati dan wali kota se-Jateng guna menjawab tantangan tersebut. Berdasarkan rapat koordinasi dan tindaklanjut di daerah, Luthfi berharap solusi untuk penanggulangan kemiskinan dapat diterapkan secepatnya.

“Kami akan menyampaikan gagasan dan menindaklanjutinya bersama seluruh kepala daerah. Ini bukan hanya pekerjaan satu pihak, tapi butuh kolaborasi semua elemen, dari provinsi hingga desa,” ucap Luthfi. (Pon)