Agus Rahardjo Minta Rakyat Awasi Seleksi Calon Pimpinan KPK

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan sembilan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) jilid V untuk masa jabatan tahun 2019-2023‎.

Ketua KPK Agus Rahardjo meminta agar masyarakat proaktif mengawasi kinerja Pansel Capim tersebut agar menghasilkan pimpinan lembaga antirasuah yang kredibel.

"Kalau menurut saya, diawasi saja. Kita, rakyat Indonesia, termasuk KPK mengawasi," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/5).

Menurut Agus semua tahapan seleksi harus dibuka seterang-terangnya ke publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengecek langsung bagaimana kualitas dari para pendaftar seleksi Capim KPK.

"Kalau setiap tahap itu jelas, transparan dibuka ke masyarakat tes ini diikuti berapa, kriterianya apa. Itu kan baik. Sampai fit and proper terbuka kan. Jadi kita awasi. Kita bisa lihat mana yang kualitasnya bagus, mana yang tidak," beber Agus.

Pansel Capim KPK ini terdiri dari Ketua merangkap anggota, Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H; Wakil ketua merangkap anggota, Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H dan tujuh Anggota lainnya, yakni Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo; Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum; Prof. Dr. Hamdi Moeloek; Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M; Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H; Hendardi, S.H dan Al Araf, S.H., M.T.

Sebelumnya Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, Pansel Calon Pimpinan KPK Jilid V yang dipilih Jokowi bermasalah. Bahkan beberapa nama memiliki rekam jejak pernah bermasalah secara etika.

Untuk itu, Feri meminta Jokowi mengevaluasi nama-nama Pansel Calon Pimpinan lembaga antirasuah Jilid V. Menurut dia, jika Pansel bermasalah sulit mendapatkan calon pimpinan KPK terbaik.

"Wajib evaluasi karena Presiden masih punya waktu mencabut. Tidak mungkin memilih kucing untuk menjaga ikan," kata Feri saat dikonfirmasi, Minggu (19/5).

Salah satu nama Pansel yang dinilai bermasalah, yakni Dirjen HAM Kemkumham, Mualim Abdi. Saat mencalonkan diri sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan pada 2014 lalu, Mualim diketahui melakukan plagiasi dalam penulisan makalah.

Tak hanya itu, Mualim juga tidak mencantumkan polis asuransi senilai Rp 2,5 miliar dalam catatan laporan LHKPN-nya. Nama Mualim kembali memicu kontroversi pada 2016. Saat itu, Mualim menggugat sebuah laundry senilai ratusan juta rupiah lantaran jas nya tidak licin.

Menurut Feri dari sembilan anggota Pansel, tidak ada satupun yang merupakan tokoh masyarakat sipil dan dikenal antikorupsi. Bahkan, beberapa nama dikenal sebagai penggagas KUHP yang baru yang berisi pelemahan KPK. (Pon)

Baca Juga: Akademisi Minta Jokowi Evaluasi 9 Nama Pansel Calon Pimpinan KPK