Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Agus Rahardjo Cs Akan Periksa Pegawai yang Undang UAS Ceramah di KPK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 20 November 2019
Agus Rahardjo Cs Akan Periksa Pegawai yang Undang UAS Ceramah di KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan), di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (20/11/2019) ANTARA FOTO/Zuhdiar Laeis

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kedatangan Ustaz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS untuk mengisi ceramah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (19/11), kemarin ternyata bukan undangan resmi dari lembaga antirasuah itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, kedatangan UAS di kantornya untuk mengisi kajian zuhur kemarin atas undangan sekelompok pegawainya. Menurut Agus, pimpinan KPK sempat melarang, namun UAS tetap diundang.

Baca Juga:

Agus Rahardjo Turut Ajukan Gugatan UU KPK ke MK

"Ya itu nanti kepada pegawainya kami periksa," kata Agus Rahardjo kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

Pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad memberikan keterangan usai mengisi kajian di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11/2019). ANTARA FOTO/Benardy Ferdiansyah.
Pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad memberikan keterangan usai mengisi kajian di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11/2019). ANTARA FOTO/Benardy Ferdiansyah.

Agus menjelaskan, sekelompok pegawai yang mengundang UAS untuk mengisi kajian zuhur itu bukan dari Wadah Pegawai (WP) KPK, melainkan organisasi lain yang disebut Agus sebagai Badan Amal Islam KPK (BAIK)

"Bukan (WP KPK), ada sekolompok. Di KPK ada organisasi BAIK," ungkap Agus.

Agus menambahkan, pimpinan mencegah pegawainya mengundang UAS karena beberapa waktu lalu sempat kontroversi, yakni mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2019.

Baca Juga:

Pimpinan KPK Ungkap Alasan Gugat UU Baru

Menurut Ketua KPK yang akan purna tugas pada Desember ini, larangan itu untuk menjaga citra KPK agar tak dianggap berafiliasi terhadap kelompok politik tertentu.

Ketua KPK Agus Rahardjo saat memberikan sambutan dalam acara "Silaturahmi Kebangsaan dan Doa Bersama" di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Ketua KPK Agus Rahardjo saat memberikan sambutan dalam acara "Silaturahmi Kebangsaan dan Doa Bersama" di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"Bukan mencegah kapasitas UAS, tapi kan di beberapa waktu lalu pernah ada kontroversi ya mengenai beliau. Kami mengharap kalau yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kita semuanya begitu," pungkas Agus. (Pon)

Baca Juga:

Ketua KPK Minta Anak Buahnya Tak Pakai Kopiah Saat Tangkap Koruptor

#KPK #Agus Rahardjo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
KPK Buka Suara soal Kasus Febrie Adriansyah, Pastikan Belum Ada Joint Investigation
KPK akhirnya buka suara terkait kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah. KPK menegaskan, belum ada joint investigation dalam kasus tersebut.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Kasus Febrie Adriansyah, Pastikan Belum Ada Joint Investigation
Berita
Etik Suryani Jadi Tersangka Korupsi, Ahmad Luthfi Siapkan Plt Bupati Sukoharjo
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, buka suara soal Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Juli 2026
Etik Suryani Jadi Tersangka Korupsi, Ahmad Luthfi Siapkan Plt Bupati Sukoharjo
Indonesia
Rumah Sentul Tidak Masuk LHKPN Jampidsus Febrie, KPK Ketuk Kejujuran Penjabat
KPK menduga rumah mewah di Sentul milik Jampidsus Febrie Adriansyah tidak tercatat dalam LHKPN karena menggunakan nomine.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
Rumah Sentul Tidak Masuk LHKPN Jampidsus Febrie, KPK Ketuk Kejujuran Penjabat
Indonesia
Bupati Sukoharjo Ditangkap KPK, Gubernur Jateng Luthfi : Saya Sangat Prihatin
Dia mengaku kecewa karena lagi-lagi bupati ditangkap karena terlibat kasus.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Ditangkap KPK, Gubernur Jateng Luthfi : Saya Sangat Prihatin
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Kena OTT, Wabup Eko Pilih Tunggu Keterangan Resmi KPK
Eko mengaku belum bisa bicara banyak atas kejadian tersebut dan menunggu keterangan resmi KPK
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Kena OTT, Wabup Eko Pilih Tunggu Keterangan Resmi KPK
Indonesia
LSAK Minta KPK Awasi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Batu Bara, Pertimbangkan Ambil Alih Perkara
LSAK meminta KPK mengawasi penyidikan dugaan korupsi dan TPPU dalam tata kelola batu bara. Lembaga tersebut juga mendorong pengambilalihan perkara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
LSAK Minta KPK Awasi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Batu Bara, Pertimbangkan Ambil Alih Perkara
Indonesia
KPK Bongkar Modus Gratifikasi Eks Sekjen MPR, Mulai 'Uang Assalamualaikum' hingga Akun Trading
Setiap calon rekanan diduga diminta menyetor fee sekitar 10 persen dari nilai proyek.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
KPK Bongkar Modus Gratifikasi Eks Sekjen MPR, Mulai 'Uang Assalamualaikum' hingga Akun Trading
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Tersangka kasus dugaan gratifikasi, Ma'ruf Cahyono di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
KPK Resmi Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Indonesia
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
KPK ungkap amplop Bupati Kuansing berisi dolar Singapura, dana berasal dari petani koperasi untuk izin pelepasan hutan, Raja Juli Antoni kembalikan amplop ke KPK, penyidikan terus berlanjut.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Juli 2026
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
Indonesia
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
KPK telah melakukan kajian terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dari hasil monitoring, lembaga antirasuah itu menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola program
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
Bagikan