Agenda Pertemuan Prabowo-Cak Imin Besok

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 29 Oktober 2022
Agenda Pertemuan Prabowo-Cak Imin Besok

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo. (ANTARA/HO-DPP PKB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pertemuan tokoh politik nasional jelang Pemilu 2024 makin intens.

Kali ini, giliran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang akan kembali bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pertemuan keduanya bakal berlangsung Minggu (30/10) besok di Jakarta.

Baca Juga:

Sekber PKB-Gerindra Segera Diresmikan, Deklarasi Capres-Cawapres Menyusul

"Iya betul, besok pagi pukul 08.00 WIB, pertemuan Gus Muhaimin (cak Imin) dengan Pak Prabowo mematangkan agenda-agenda follow up dari piagam kerja sama Gerindra-PKB," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda, Sabtu (29/10).

Pertemuan kedua tokoh tersebut dilakukan sebagai kelanjutan pascadeklarasi.

Salah satunya juga terkait rencana PKB dan Gerindra yang akan meresmikan sekretariat bersama (sekber).

Huda memastikan, koalisi PKB dan Gerindra kian solid.

PKB berharap agar kontestasi bisa diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Setelah deklarasi para pihak, dan PKB-Gerindra makin solid, jemput kemenangan 2024," ungkapnya.

Selain soal capres dan cawapres, pertemuan Prabowo dan Cak Imin juga akan membahas berbagai isu terbaru dalam dinamika menjelang Pemilu 2024.

Huda menegaskan, Prabowo dan Cak Imin berkomitmen untuk menyukseskan berbagai program kerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf hingga 2024.

“Apalagi hari-hari ke depan diprediksi sebagai tahun yang suram akibat gejolak ekonomi global,” ujar Huda.

Baca juga:

Cak Imin Tegaskan PKB dan Gerindra Tengah Siapkan Deklarasi Capres

Ia menambahkan, pertemuan ini juga dilakukan bersamaan dengan peluncuran program Road to Election 2024 oleh PKB.

"Pertemuan tersebut juga akan menjadi ajang jumpa pertama Pak Prabowo dengan ribuan kader-kader PKB yang ada, eksekutif maupun legislatif dari seluruh Indonesia,” kata ketua Komisi X DPR tersebut.

Kerja-kerja politik koalisi Gerindra dan PKB, kata Huda, akan semakin intensif seiring dengan rencana peresmian sekber dari tingkat pusat hingga daerah.

“Untuk sekber pusat akan diresmikan dalam waktu dekat,” kata dia.

Seperti diketahui, Gerindra dan PKB telah menyatakan bakal berkoalisi pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Namun, kedua partai belum memastikan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung karena masing-masing partai masih menjagokan ketua umumnya untuk jadi nomor 1. (Knu)

Baca Juga:

Anies Bertemu AHY, PKB Singgung PT 20 Persen

#Gerindra #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Bagikan