Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dingatkan tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke depan, terkait manuver pimpinan partai politik dalam meminta jatah menteri.
"Jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik, maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya, sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," demikian peringatan Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona dikutip Antara, Senin (12/8).
Baca Juga: Figur Menteri Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi Ungkap Disodorkan Banyak Nama
Mikhael melihat Jokowi saat ini sepertinya terkunci oleh manuver berbagai Ketum parpol soal jatah menteri. Padahal, kata dia, sistem negara Indonesia adalah presidensial, yang artinya Presiden mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan susunan kabinet.
Menurut dia, jika Jokowi sampai tunduk kepada tekanan parpol sama saja dengan mengorbankan hak prerogatif dalam penyusunan kabinet kerja demi membarter kekuasaan.
Untuk itu, lanjut dia, Jokowi harus tegas demi bangsa dan negara berani membuat terobosan dengan menetapkan personil-personil kabinet yang mempunyai kapabilitas, kompetensi dan integritas, dan bukan melayani kepentingan partai-partai semata.
"Artinya, jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," tutur pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis itu.
Baca Juga: Jokowi Buka-bukaan Calon Menteri di Kabinet Kerja Jilid II
Lebih jauh, Mikhael menekankan sudah saatnya Jokowi tegas dalam hal profesionalitas anggota kabinet demi Indonesia yang maju. Minimal setengah dari isi kabinet mendatang adalah zaken kabinet, atau para profesional yang memahami masalah di bidang-bidang strategis yang hendak dibenahi lima tahun ini.
"Jika tidak, maka Pemilu yang berdarah-darah dengan biaya sangat mahal bernilai puluhan triliun rupiah, pada akhirnya hanya menjadi sebuah akrobat politik tanpa makna, karena direndahkan hanya untuk bagi-bagi kursi yang tidak berbasis asas akuntabikitas dan pro pada semangat meritokrasi," tutup Mikhael. (*)
Baca Juga: Menakar Kabinet Kerja Jilid II ala Jokowi
