Adu Tajir 'Wakil Rakyat' Ketua 3 Lembaga Tinggi Negara: Anak Ibunya 'Wong Cilik' Juara

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 04 Oktober 2019
Adu Tajir 'Wakil Rakyat' Ketua 3 Lembaga Tinggi Negara: Anak Ibunya 'Wong Cilik' Juara

Gedung MPR/DPR/DPD RI. Foto: net/ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Semalam, lengkap sudah terpilih tiga 'wakil rakyat' ketua lembaga tinggi negara hasil pesta demokrasi lima tahunan. Kader PDIP Puan Maharani menduduki kursi Ketua DPR. Adapun, Politikus Golkar Bambang Soesatyo jadi Ketua MPR, sedangkan La Nyalla Mattalitti memimpin kumpulan senator sebagai Ketua DPD RI.

Ketiga nama itu sukses meraih pucuk pimpinan ketiga lembaga melalui proses demokrasi yang diwarnai berbagai lobi politik kalangan elit penghuni Rumah Rakyat di Senayan. Mencoba menjawab rasa penasaran publik, MerahPutih.com berusaha menelusuri harta kekayaan ketiga politikus itu berdasarkan data terakhir yang mereka laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

KPK Bakal Umumkan Nama Wakil Rakyat yang Belum Lapor LHKPN

Total kekayaan ketua DPR, MPR dan DPD mencapai Rp475 miliar, atau nyaris hampir setengah triliun rupiah. Fakta menariknya, Puan yang juga putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tercatat hartanya paling banyak. Putri ketum parpol yang mengklaim sebagai ibunya 'wong cilik' itu mencapai Rp363,7 miliar, atau tembus di atas sepertiga triliun rupiah.

Rincian detail timbunan kekayaan Bamsoet, La Nyalla dan Puan Maharani dapat diakses dari dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang mereka serahkan ke KPK, dilansir melalui situs https://elhkpn.kpk.go.id, pada Jumat (4/10). Patut diingat, kekayaan yang tercatat bukan berarti posisi harta mereka saat ini, tetapi berdasarkan terakhir mereka menyerahkan LHKPN ke KPK.

1. Puan Maharani

Puan maharani ketua DPR
Ketua DPR Puan Maharani (merah) (Foto: ANTARA/Istimewa)

Pucuk pimpinan DPR menjadi yang pertama dipilih dalam sidang wakil rakyat hasil Pilpres 2019 lalu. Puan Maharani mencatatkan rekor sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR RI merujuk hasil Sidang Paripurna DPR Selasa (1/10) lalu.

Baca Juga:

Jadi Ketua DPR, Ini Pidato Pertama Puan Maharani

Putri sulung Presiden RI ke-5 Megawati itu sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode pertama. Harta kader partai 'wong cilik' itu sebesar Rp363,7 miliar, berdasarkan laporan LHKPN terakhir Maret 2019, merujuk data asetnya pada 2018.

Kekayaan wanita kelahiran Jakarta, 6 September 1973 itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Harta tidak bergerak berupa 74 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bali dan Bogor. Dia memiliki tanah dan bangunan ditaksir bernilai Rp148,8 miliar.

Untuk harta bergerak, mantan Ketua Fraksi PDIP di DPR ini memiliki 10 kendaraan bermotor. Koleksinya mulai dari Mercedes Benz, Volkswagen Beetle dan motor Harley Davidson dengan taksiran senilai Rp 1,5 miliar.

Baca Juga:

Jabat Ketua DPR, Total Kekayaan Puan Tembus Sepertiga Triliun Rupiah

Harta Puan didominasi kepemilikan surat berharga Rp208 miliar. Harta bergerak lainnya senilai Rp5 miliar, kas dan setara kas senilai Rp49,5 miliar. Hartanya itu dikurangi dengan utang sejumlah Rp49,7 miliar.

Jumlah kekayaan Puan meningkat signifikan dalam jangka waktu 8 tahun. Puan hanya memiliki kekayaan berjumlah Rp34,4 miliar saat menyerahkan LHKPN tahun 2010 silam, ketika masih menjabat sebagai Anggota DPR periode 2009-2014. Dua tahun berselang, jumlah harta cucu Proklamator RI Sukarno ini meningkat pesat menjadi Rp147,1 miliar.

Tahun 2014, ketika Puan baru menjabat sebagai Menko PMK, jumlah hartanya kembali melonjak jadi Rp162,5 miliar. Bahkan, harta Puan lagi-lagi bertambah hampir dua kali lipat saat melapor tahun 2017 jadi Rp302,7 miliar.

2. Bambang Soesatyo

Bambang Soesatyo Ketua MPR
Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR (Foto: antaranews)

Politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu menduduki urutan kedua terkaya dalam daftar. Bamsoet memastikan diri sebagai Ketua MPR 2019-2024, setelah terpilih secara aklamasi didukung secara bulat oleh 9 fraksi di MPR RI dan kelompok DPD RI di MPR RI, semalam.

Baca Juga:

Bambang Soesatyo Terpilih sebagai Ketua MPR

Bamsoet melaporkan harta kekayaannya terakhir pada Maret 2019. Bekas Ketua DPR periode lalu ini tercatat memiliki total harta Rp98.019.420.429, atau lebih dari Rp98 miliar. Pria kelahiran Jakarta, 10 September 1962 itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini tercatat memiliki harta tak bergerak berupa sejumlah tanah dan bangunan yang tersebar di DKI Jakarta, Bogor, Purbalingga, Banjarnegara, Bandung dan Klungkung. Total aset tanah dan bangunan yang dimiliki Bamsoet mencapai Rp71.217.095.000.

Bamsoet juga memiliki sejumlah kendaraan mewah. Seperti motor Harley Davidson tahun 1995 senilai Rp100.000.000, mobil Land Rover Jepp tahun 2013 seharga Rp1.300.000.000, mobil Jeep Rubicon tahun 2013 seharga Rp350.000.000, mobil Mercedes Benz S 400 tahun 2014 senilai Rp1.800.000.000.

Baca Juga:

Bamsoet Pastikan MPR Jadi Rumah Kebangsaan Demi Amankan Ideologi Pancasila

Kemudian mobil Jeep Hummer H2 tahun 2009 seharga Rp1.000.000.000, mobil Tesla X tahun 2017 senilai Rp1.850.000.000 serta kendaraan mewah lainnya. Total kendaraan dan alat transportasi milik Bamsoet senilai Rp18.560.000.000.

#La Nyalla Mattalitti #Bambang Soesatyo #Puan Maharani #LHKPN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Daftar Pundi-Pundi Harta Pejabat Baru Resuhffle ke-7 Kabinet Prabowo, Menko Bahlil Masih Paling Tajir!
Bongkar LHKPN pejabat baru reshuffle Kabinet Prabowo! Cek rincian harta Wamenko Drajad Wibowo Rp50,9 M, Bahlil Lahadalia Rp344 M, hingga jajaran wamen baru.
Wisnu Cipto - Jumat, 02 Oktober 2026
Daftar Pundi-Pundi Harta Pejabat Baru Resuhffle ke-7 Kabinet Prabowo, Menko Bahlil Masih Paling Tajir!
Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Listyo Sigit sendiri dilantikan menjadi menjadi Kapolri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 27 Januari 2021 silam, alias sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
KPK mendorong RUU Perampasan Aset mengatur harta pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN dapat dirampas melalui mekanisme NCB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Bagikan