Ade Komarudin Minta Pemerintah Buat Crisis Center di Setiap Rumah Sakit

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 19 Juli 2016
Ade Komarudin Minta Pemerintah Buat Crisis Center di Setiap Rumah Sakit

Foto: Twitter @Akom2005

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Nasional - Pemerintah diminta membentuk crisis center di luar 14 rumah sakit yang disebut pemerintah menjadi tempat pemberian vaksin palsu. Crisis center ini nantinya diperuntukan sebagai tempat pengaduan dan konsultasi bagi para korban vaksin palsu.

"Karena ini masalah sangat genting, seharusnya setiap rumah sakit baik swasta atau negara diperintahkan membuat crisis center," ucap Ketua DPR RI Ade Komarudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/7).

Menurut Ade, pembentukan crisis center nantinya harus dikontrol langsung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan berkoordinasi dengan BPOM dan tata niaga vaksin.

"Kita tahu bahwa masalah ini setelah diteliti terkait dengan pihak lain seperti Badan POM kemudian terkait dengan tata niaga vaksin. Ini terkait juga ujungnya dengan BUMN," katanya.

Selain itu, Ade juga meminta kepada kepolisian untuk segera menindak tegas pelaku penyebaran vaksin palsu. Pasalnya penyebaran vaksin palsu ini menyangkut nasib anak bangsa Indonesia.

"Kita juga ingin agar Polri menindak tegas siapa sebenarnya biang kerok dari pengadaan vaksin palsu ini. Oleh karena ini menyangkut generasi penerus yang akan melanjutkan perjalanan bangsa ini selanjutnya," pungkasnya. (YNI)

  1. Orangtua Korban Minta Jaminan Vaksin Palsu Tak Memiliki Dampak Negatif
  2. Minta Pertolongan, Orangtua Korban Vaksin Palsu Temui Ketua DPR RI
  3. Menkes Minta Masyarakat Jangan Anarkis Soal Vaksin Palsu
  4. Selain Vaksin Palsu, Ternyata Ada Obat Palsu
  5. Soal Vaksin Palsu, Dede Yusuf Minta Masyarakat Jangan Salahkan Dokter

 

 

 

 

#Ketua DPR RI #Ade Komarudin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Indonesia
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Berbagai tantangan masih dihadapi anak-anak Indonesia, mulai dari stunting, putus sekolah, kekerasan, perkawinan usia dini, eksploitasi, perundungan, hingga ancaman di ruang digital.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Indonesia
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Puan Maharani menegaskan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum memperkuat legitimasi Polri melalui pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Puan Maharani menegaskan tak boleh ada kekerasan seksual di kampus. Ia soroti kasus dugaan pelecehan di FH UI dan minta penanganan adil serta transparan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Puan Maharani Desak PBB Ambil Sikap atas Konflik AS-Israel dan Iran di Timur Tengah
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PBB segera mengambil sikap terkait eskalasi konflik AS-Israel melawan Iran di Timur Tengah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
Puan Maharani Desak PBB Ambil Sikap atas Konflik AS-Israel dan Iran di Timur Tengah
Bagikan