Ada Wacana Bertemu Prabowo, Hasto: Megawati Punya Rekam Jejak Lawan Rezim Otoriter

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 25 Maret 2024
Ada Wacana Bertemu Prabowo, Hasto: Megawati Punya Rekam Jejak Lawan Rezim Otoriter

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan bersyukur masih bisa menang pileg tiga kali berturut-turut. Namun, untuk Pilpres 2024, PDIP jagoan partai Ganjar Pranowo-Mahfud MD dikalahkan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Gibran yang diusung PDIP menjadi Wali Kota Solo, dan juga anak Presiden Joko Widodo yang 2 periode diusung dan didukung PDIP, melawan keputusan partai dengan jadi cawapres Prabowo. Hubungan Jokowi dan Ketum PDIP Megawati diduga mulai renggang.

Baca juga:

PDIP Layangkan 13 Gugatan PHPU Pileg, Ini Daftarnya

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) buka suara soal wacara pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Megawati diklaim tidak miliki masalah pribadi dengan Prabowo.

"Antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi," kata Hasto menanggapi pertanyaan awak media soal peluang Megawati bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu pasca hiruk pikuk Pemilu 2024.

Hasto mengatakan, saat ini PDIP beserta koalisi pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sedang mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tetapi bagi Ibu Megawati Soekarnoputri dengan rekam jejak yang sangat luas dalam melawan rezim yang otoriter, yang anti demokrasi tentu seluruh aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, demokrasi, kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan," ujarnya.

"Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan," sambung Hasto.

Hasto menyampaikan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun, tak ada masalah untuk bertemu dengan Prabowo.

Apalagi, kata ia, Puan berstatus sebagai Ketua DPR dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Namun soal Pilpres 2024, PDIP masih menunggu proses yang sedang berlangsung di MK.

"Terkait dengan Pilpres, masih nenunggu hasil dari pada Mahkamah Konstitusi, sehingga tak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," katanya. (Pon)

Baca juga:

Hasto: Tidak Mudah Bagi PDIP Menang Pemilu di Tengah Abuse of Power

#PDIP #Megawati Soekarnoputri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Kabar duka menyelimuti Tanah Air atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra. Simak momen haru saat Megawati hadir langsung ke TPU Karet Bivak dan kenangan terakhir sang maestro seni.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Megawati menegaskan kekayaan mineral dan hutan di darat maupun laut semestinya dikelola untuk kemakmuran rakyat banyak
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Indonesia
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Absennya Megawati itu diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani saat menyapa para tamu undangan Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Indonesia
Megawati dan SBY Absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jokowi Dipastikan Hadir
Megawati dan SBY absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Namun, Jokowi dipastikan hadir dalam sidang tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati dan SBY Absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jokowi Dipastikan Hadir
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan