Ada Partai yang Menunggangi Omnibus Law Demi Ambisi 2024

MerahPutih.com - Pemerhati politik Muhammad AS Hikam menyoroti adanya manuver sejumlah partai politik soal pembahasan omnibus law.

Menurut Hikam, pertemuan antara Golkar dan Nasdem untuk mengesahkan omnibus law sebagai persiapan menuju Pemilu 2024.

Baca Juga:

HMI Minta Omnibus Law Disahkan

"Persiapan dari elite kedua parpol untuk 2024 dan mobilisasi dukungan oligarki sangat penting sebagai motif mereka," kata Hikam dalam keterangannya, Kamis (12/3).

Hikam melanjutkan, kedua parpol tersebut yang jelas memiliki paradigma pembangunan paling dekat dengan kepentingan oligarki yakni neoliberalisme dan pembangunanisme.

"Keduanya juga memiliki hubungan sejarah yang dekat. Bahkan Nasdem adalah sempalan dari Golkar," sebut Hikam yang juga mantan Menteri di era Abdurahman Wahid ini.

Sementara, terkait dengan partai penguasa PDIP, ia melihat partai ini tak sengotot rekan koalisinya.

"Tampaknya partai ini masih harus mempertimbangkan elemen wong cilik, khususnya kaum buruh, yang merasa dirugikan oleh RUU Cipta Kerja itu," jelas Hikam.

"Sehingga kendati prinsipnya mendukung perlunya sebuah UU yg bersifat menyatukan dan efisien, tetapi PDIP juga mesti mendengarkan suara dari komponen internal yang menolak," ungkap Hikam.

Dosen President University ini menilai Presiden Joko Widodo sepatutnya memerhatikan dinamika kepentingan parpol yang berada di balik pembentukan RUU tersebut.

"Jangan sampai gegara tekanan Golkar dan Nasdem, legitimasi beliau ikut terdegradasi, seakan akan menjadi metamorfosa," imbuh Hikam.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya dan Partai Nasdem telah sepakat untuk mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law untuk segera disahkan.

Pernyataan itu ia utarakan usai Golkar dan Nasdem bertemu di kantor DPP Partai Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3).

Baca Juga:

Sandiaga Desak Omnibus Law Beri Insentif Tangkal Efek Ekonomi Corona

Menteri Koordinator Perekonomian itu mengatakan, kedua partai mendukung omnibus law, terutama RUU tentang Perpajakan dan Cipta Tenaga Kerja yang sebelumnya sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Terkait dengan penugasan-penugasan termasuk di dalamnya prioritas perundang-undangan, baik Omnibus Law Perpajakan maupun Ciptaker, Partai Golkar dan Partai Nasdem tadi bersepakat bahwa kita akan mempunyai pemikiran yang sama," kata Airlangga

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia menyatakan, kedua partai akan tetap mendukung RUU omnibus law untuk segera disahkan, terlepas beberapa pasal yang kata Paloh, kontroversial.

Meski mendukung Omnibus Law, Paloh tetap meminta pihak-pihak terkait tetap mengevaluasi kembali pasal-pasal yang kontroversial. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Minta Pihak yang Menolak Omnibus Law Dialog Bareng Pemerintah