Ada Mafia Bermain di Listrik Pintar

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 01 November 2015
Ada Mafia Bermain di Listrik Pintar

Petugas PLN memeriksa kabel dari sambungan listrik ilegal menggunakan pengukur ampere di area Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (25/3). (Foto: Antara/Fanny O)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Ekonomi - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli sempat melontarkan pernyataan bahwa ada aksi mafia dalam program listrik pintar. Pasalnya, ketika masyarakat membeli pulsa setrum senilai Rp50 ribu, tertera hanya Rp30 ribuan saja di meteran.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi membenarkan adanya sejumlah mafia di negeri ini yang terlibat dalam proyek listrik pintar. Untuk itu, pemerintah harus benar-benar tegas dalam menindak para mafia yang dapat merugikan negara.

"Itu mafianya betul, tapi itu mafia oleh negara. Dalam token ada empat pungutan dan dilegalkan negara. Kecuali biaya administrasi negara," kata Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) saat ditemui usai diskusi Energi Kita, di gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11).

Tulus Abadi menambahkan, selama ini masyarakat mengeluh ketika membeli di eceran berkali-kali dirugikan denhan pembelian pulsa listrik dan harus dipotong pajak.

"Pada saat konsumen membeli pulsa listrik pintar pajak dibebani oleh konsumen. Seharusnya, pemerintah membebaskan pajak kepada konsumen bukan dibebani oleh PLN," terang Tulus Abadi.

Masih di lokasi yang sama, anggota DPR RI Komsisi VII Ramson Siagian menuturkan setiap pembelian pulsa biaya administrasi dan pajak penjualan dibebankan ke masyarakat. Akibatnya, semakin kecil angka pembelian pulsa listrik maka makin besar potongannya.

"Hingga saat ini pemerintah belum membuat peraturan untuk melindungi para konsumen. Jadi disama-ratakan biayanya. Artinya, beli dalam nilai besar atau kecil biayanya (potongannya) sama saja," tutur Ramson Siagian.

Seperti diketahui, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebutkan pembelian pulsa listrik sebaiknya sama seperti membeli pulsa telepon. Artinya, ketika masyarakat membeli Rp10 ribu, mereka tetap mendapatkan nilai Rp10 ribu juga. (Abi)

Baca Juga:

  1. Hari Listrik Nasional, Ini Mimpi PLN
  2. Dapat Pinjaman, PLN Akan Investasikan di Proyek Pembangkit 35.000 MW
  3. PLN Usul Diskon PPh Diganti PMN
  4. Cegah PHK, PLN Beri Diskon 30 Persen Hingga Cicilan
  5. Rini Soemarno Sindir Pertamina dan PLN di Forum CFO
#Liputan Khusus #Listrik Pintar #Subsidi #Tarif Dasar Listrik #Ramson Siagian #Rizal Ramli #Ketua Umum Harian YLKI Tulus Abadi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Intelijen TNI dan Polri Dikerahkan Pantau Pupuk Bersubsidi
Pada akhir 2025, PT Pupuk Indonesia terpaksa mencabut izin empat kios atau Penerima Pada Titik Serah (PPTS) yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Gorontalo
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 April 2026
Intelijen TNI dan Polri Dikerahkan Pantau Pupuk Bersubsidi
Indonesia
Harga LPG 12 Kg Meroket, Pemprov DKI Jakarta Jamin Stok Aman Terkendali
Pemerintah mengantisipasi potensi migrasi pengguna gas nonsubsidi ke LPG subsidi 3 kg dengan memperketat pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 April 2026
Harga LPG 12 Kg Meroket, Pemprov DKI Jakarta Jamin Stok Aman Terkendali
Indonesia
Kurangi Beban Subsidi BBM, Pengamat Usulkan Insentif Tukar Tambah Kendaraan Listrik
Insentif kendaraan listrik dinilai tetap penting sebagai langkah strategis. Dari sisi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 April 2026
Kurangi Beban Subsidi BBM, Pengamat Usulkan Insentif Tukar Tambah Kendaraan Listrik
Indonesia
Stok LPG di Jateng Aman, Ahmad Luthfi Tegaskan Distribusi Subsidi Harus Tepat Sasaran
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginspeksi distribusi LPG di Karanganyar. Ia menegaskan, distribusi subsidi harus tepat sasaran.
Soffi Amira - Kamis, 09 April 2026
Stok LPG di Jateng Aman, Ahmad Luthfi Tegaskan Distribusi Subsidi Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap menghadapi krisis energi global. Subsidi BBM tetap diberikan untuk 80 persen rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Indonesia
Cegah Orang Mampu Serobot Subsidi, DPR RI Siapkan Jurus Teknologi Canggih Amankan APBN dari Kebocoran
Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah tingginya angka exclusion error dan inclusion error
Angga Yudha Pratama - Jumat, 13 Maret 2026
Cegah Orang Mampu Serobot Subsidi, DPR RI Siapkan Jurus Teknologi Canggih Amankan APBN dari Kebocoran
Berita Foto
BTN Proyeksikan Pertumbuhan Rumah Subsidi di Atas 10 Persen pada Tahun 2026
Aktivitas warga perumahan Bumi Sampurna Indah di Jayasampurna, Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
BTN Proyeksikan Pertumbuhan Rumah Subsidi di Atas 10 Persen pada Tahun 2026
Indonesia
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Haruskan Pada 2026 Ojol Wajib Beli Motor Listrik agar Tidak Jadi Beban Subsidi
Beredar unggahan yang berisi informasi bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mewajibkan ojol pakai motor listrik agar tak jadi beban subsidi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Haruskan Pada 2026 Ojol Wajib Beli Motor Listrik agar Tidak Jadi Beban Subsidi
Indonesia
Tarif Listrik PLN Per kWh Januari 2026 Tak Naik, Cek Daftarnya Berikut Ini
Besaran biaya yang dibebankan kepada pelanggan saat ini masih merujuk pada ketentuan tarif listrik PLN yang berlaku pada akhir tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Tarif Listrik PLN Per kWh Januari 2026 Tak Naik, Cek Daftarnya Berikut Ini
Bagikan