Ada 101 Titik Pilkada Serentak, Polri Siap Terjunkan 70 Ribu Personel

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 23 Januari 2017
Ada 101 Titik Pilkada Serentak, Polri Siap Terjunkan 70 Ribu Personel

Kabiro Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto saat memberikan keterangan pers terkait pengamanan Pilkada serentak di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/1). (Foto MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Rombongan anggota DPR RI Komisi II Lintas Fraksi mendatangi Mabes Polri, di Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, Senin (23/1). Kedatangan rombongan legislator tersebut merupakan rangkaian kegiatan menjelang Pilkada Serentak 2017 yang akan digelar di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali mengatakan ada beberapa hal yang dimintai Komisi II dari Polri terkait persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2017 yang akan digelar 15 Februari mendatang.

"Terkait Pilkada yang akan dilakukan serentak 2017, ada beberapa hal yang kami ingin tahu dari Polri dan sudah diberikan informasinya terkait persiapan Polri menghadapi pilkada serentak di 101 titik daerah pemilihan Gubernur/Bupati di seluruh Indonesia," terangnya.

Ia menegaskan, secara umumnya Polri siap mengamankan pesta demokrasi tersebut. Polri juga telah menyiapkan antisipasi dari berbagai bentuk gangguan keamanan pada saat gelaran Pilkada serentak.

"Tadi Polri menyampaikan kesiapannya, pada umumnya pengamanan Pilkada. kita berharap pelaksanaan Pilkada aman sekali pun ada ancaman, Polri sudah mengantisipasi pelaksanaan Pilkada," katanya melanjutkan.

Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto memaparkan jumlah personel yang akan bertugas mengamankan Pilkada Serentak 2017.

Rikwanto mengatakan polri akan menerjunkan personelnya guna terjaminnya keamanan dan kesuksesan gelaran Pilkada serentak dari Sabang sampai Merauke.

"Ada 101 wilayah yang mengadakan pilkada serentak. Di 71 kabupaten, 7 provinsi 18 kota. Ada tiga wilayah kabupaten baru, yaitu Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan, jumlah personel 60 ribu hingga 70 ribu dari Polri dan 4.100 lebih Brimob yang akan disebar di lokasi yang dinilai rawan," paparnya. (Fdi)

#Pilkada Serentak #Mabes Polri #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Bagikan