Aburizal Bakrie Ingatkan Kader Dilarang Memecah Belah Pencalonan Airlangga di Pilpres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 14 Februari 2022
Aburizal Bakrie Ingatkan Kader Dilarang Memecah Belah Pencalonan Airlangga di Pilpres

Partai Golkar. (Foto: DPP Golkar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Petinggi dan politisi senior Golkar pasang badan apabila ada internal partai yang mengganggu pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya tegaskan jangan ada yang bermain di genderang orang lain. Lebih baik bermain genderang kita sendiri. Jadi ingat itu ya, harus solid, karena dengan solid dapat meraih kemenangan," kata Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Jakarta, Minggu (13/2).

Baca Juga:

Golkar Mulai Muluskan Jalan Airlangga di Pilpres

Aburizal Bakrie yang kerap disapa ARB menyatakan Golkar harus menang pada Pemilu 2024. Setiap kader harus satu tarikan napas guna merebut kembali kejayaan Golkar menuju Menang Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menurut dia, elektabilitas Partai Golkar sudah semakin meningkat. Begitu juga dengan elektabilitas calon presiden Golkar yang sudah disepakati bersama, yakni Airlangga Hartarto.

Aburizal menegaskan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto harus didukung penuh. Dia berharap isu negatif dan upaya-upaya untuk memecah belah yang dibangun oleh kader maupun kelompok harus dihindari. Golkar akan kuat manakala semua bekerja bersama-sama dan berjuang.

"Apabila ada isu-isu yang coba-coba dikembangkan, baik itu di kalangan internal dan eksternal, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, saya katakan orang itu akan berhadapan dengan saya. Saya yakin saya masih berpengaruh," kata pengusaha nasional asal Lampung itu.

Aburizal menyatakan Airlangga adalah satu-satunya kader yang dimiliki Golkar, dan disepakati untuk diusung maju Pilpres 2024.

Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam forum Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Golkar Lampung yang dihadiri pengurus DPP, DPD Golkar Lampung, dan seluruh Ketua Golkar Kabupaten/kota serta ormas sayap partai Golkar di Gedung Graha Karya Utama, Kota Bandar Lampung, Sabtu (12/2/2022).
Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam forum Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Golkar Lampung yang dihadiri pengurus DPP, DPD Golkar Lampung, dan seluruh Ketua Golkar Kabupaten/kota serta ormas sayap partai Golkar di Gedung Graha Karya Utama, Kota Bandar Lampung, Sabtu (12/2/2022).

"Pilpres dan pileg dilakukan sebelum pilkada, kita perjuangkan kemenangan calon presiden dari Partai Golkar. Kita harus menang di 2024 dan saya optimistis," katanya.

Sementara Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam pidato politiknya optimistis partai Golkar akan keluar sebagai pemenang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

"Sudah dua dekade Partai Golkar nomornya selalu yang kedua. Oleh karena itu saya menantang kita semua untuk menang di 2024," ujar Airlangga. (Pon)

Baca Juga:

Golkar Usul Masa Kampanye Selama 75 sampai 90 Hari

#Pemilu #Pilpres #Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan