Abraham Samad Cs Klaim KPK akan Tindaklanjuti Dugaan Korupsi yang Libatkan Keluarga Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 31 Oktober 2024
Abraham Samad Cs Klaim KPK akan Tindaklanjuti Dugaan Korupsi yang Libatkan Keluarga Jokowi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah tokoh antikorupsi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertanyakan beberapa kasus yang belum juga diselesaikan.

Salah satu tokoh yang hadir adalah mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Kedatangan Samad bersama tokoh-tokoh tersebut bertujuan untuk menyampaikan adanya beberapa kasus yang belum selesai ditangani.

Kasus-kasus tersebut, menurut Samad, berkaitan erat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang kini telah lengser dari pemerintahan.

"Kasus-kasus yang dilaporkan, yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono. Jadi kita diskusikan di dalam," ujar Samad.

Baca juga:

KPK Periksa Vice President PT ASDP Indonesia Ferry Atas Dugaan Korupsi Rp 1,3 Triliun

Samad mengatakan masyarakat sipil mempertanyakan sejauh mana pimpinan KPK telah menindaklanjuti kasus-kasus tersebut karena sudah lama tidak terdengar perkembangannya.

"Sebagai mantan pimpinan KPK saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya ya kalau ideal itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan," tuturnya.

Namun, menurut Samad, pimpinan KPK mengaku mendapat hambatan yang menyebabkan berbagai kasus yang diduga melibatkan keluarga Jokowi belum tersentuh.

Meski demikian, ia menyebutkan bahwa pimpinan KPK sudah memberikan sinyal positif untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, meskipun tidak menetapkan rentang waktu penyelesaiannya.

"Ya yang jelas ada angin segar. Karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh kasus walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentang waktu menyelesaikan perkara itu," ujarnya.

Samad juga menyatakan bahwa pimpinan KPK telah berjanji untuk menuntaskan kasus yang melibatkan keluarga Jokowi, meskipun ia menduga terdapat kendala internal yang dihadapi oleh KPK.

"Itu janji pimpinan KPK. Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka ya," jelasnya.

Namun, Samad menegaskan bahwa pimpinan KPK sudah sepakat untuk menindaklanjuti kasus-kasus terkait dengan keluarga Jokowi, baik yang berupa dugaan suap, gratifikasi, maupun kasus-kasus lainnya.

"Baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat ya. Terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti," ucapnya.

Samad juga menyebutkan bahwa pihaknya dan KPK memiliki pemahaman yang sama terkait dugaan gratifikasi, penggunaan jet pribadi, hingga dugaan korupsi Blok Medan yang melibatkan keluarga Jokowi.

"Yang terakhir gratifikasi, jet pribadi Kaesang, itu semua tadi kita diskusikan (termasuk) Blok Medan. Kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan terjadinya peristiwa tindak pidana," ujar Samad.

Baca juga:

Agus Rahardjo Serahkan Pilih Ulang Capim KPK ke Prabowo

Ia juga menambahkan bahwa ada satu kasus terkait Jokowi yang dapat segera diproses dan tidak memerlukan waktu lama untuk diteliti lebih lanjut, yaitu terkait obstruction of justice.

"Dugaan menghalang-halangi Pasal 21 Obstruction of Justice yang dilakukan mantan Presiden Jokowi," tegasnya.

Samad menyatakan bahwa dugaan itu muncul saat lembaga antirasuah di bawah pimpinan Agus Rahardjo menyelidiki kasus E-KTP yang melibatkan Eks Ketua DPR, Setya Novanto.

"Pada saat itu pimpinan KPK dipanggil Pak Agus Rahardjo. Dan menurut Pak Agus Rahardjo pada saat itu Presiden marah dan memerintahkan untuk tidak menindaklanjuti," ungkapnya.

Dalam agenda audiensi tersebut, hadir pula beberapa tokoh. Di antaranya, Saut Sitomorang, Anthony Budiawan, Syamsuddin, Petrus, Marwan Batubara, Lukas Luwarso, Roy Suryo, Eros Jarot, Said Didu, hingga Refly Harun. (Pon)

#KPK #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Aktivitas ilegal pembalakan hutan disinyalir menjadi faktor utama penyebab bencana banjir besar Aceh dan Sumater dalam beberapa waktu terakhir.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Indonesia
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Banyaknya kementerian dan lembaga yang membuka ruang donasi masyarakat untuk bencana alam di tiga provinsi itu menjadi alasan KPK turun tangan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Indonesia
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Masa pencegahan Gus Yaqut dkk berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Indonesia
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Fokus utama penyidik KPK pada akurasi dan keselarasannya dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan RK ke lembaga antirasuah
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Berita Foto
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Bagikan