Abraham Samad Cs Klaim KPK akan Tindaklanjuti Dugaan Korupsi yang Libatkan Keluarga Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 31 Oktober 2024
Abraham Samad Cs Klaim KPK akan Tindaklanjuti Dugaan Korupsi yang Libatkan Keluarga Jokowi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah tokoh antikorupsi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertanyakan beberapa kasus yang belum juga diselesaikan.

Salah satu tokoh yang hadir adalah mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Kedatangan Samad bersama tokoh-tokoh tersebut bertujuan untuk menyampaikan adanya beberapa kasus yang belum selesai ditangani.

Kasus-kasus tersebut, menurut Samad, berkaitan erat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang kini telah lengser dari pemerintahan.

"Kasus-kasus yang dilaporkan, yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono. Jadi kita diskusikan di dalam," ujar Samad.

Baca juga:

KPK Periksa Vice President PT ASDP Indonesia Ferry Atas Dugaan Korupsi Rp 1,3 Triliun

Samad mengatakan masyarakat sipil mempertanyakan sejauh mana pimpinan KPK telah menindaklanjuti kasus-kasus tersebut karena sudah lama tidak terdengar perkembangannya.

"Sebagai mantan pimpinan KPK saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya ya kalau ideal itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan," tuturnya.

Namun, menurut Samad, pimpinan KPK mengaku mendapat hambatan yang menyebabkan berbagai kasus yang diduga melibatkan keluarga Jokowi belum tersentuh.

Meski demikian, ia menyebutkan bahwa pimpinan KPK sudah memberikan sinyal positif untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, meskipun tidak menetapkan rentang waktu penyelesaiannya.

"Ya yang jelas ada angin segar. Karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh kasus walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentang waktu menyelesaikan perkara itu," ujarnya.

Samad juga menyatakan bahwa pimpinan KPK telah berjanji untuk menuntaskan kasus yang melibatkan keluarga Jokowi, meskipun ia menduga terdapat kendala internal yang dihadapi oleh KPK.

"Itu janji pimpinan KPK. Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka ya," jelasnya.

Namun, Samad menegaskan bahwa pimpinan KPK sudah sepakat untuk menindaklanjuti kasus-kasus terkait dengan keluarga Jokowi, baik yang berupa dugaan suap, gratifikasi, maupun kasus-kasus lainnya.

"Baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat ya. Terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti," ucapnya.

Samad juga menyebutkan bahwa pihaknya dan KPK memiliki pemahaman yang sama terkait dugaan gratifikasi, penggunaan jet pribadi, hingga dugaan korupsi Blok Medan yang melibatkan keluarga Jokowi.

"Yang terakhir gratifikasi, jet pribadi Kaesang, itu semua tadi kita diskusikan (termasuk) Blok Medan. Kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan terjadinya peristiwa tindak pidana," ujar Samad.

Baca juga:

Agus Rahardjo Serahkan Pilih Ulang Capim KPK ke Prabowo

Ia juga menambahkan bahwa ada satu kasus terkait Jokowi yang dapat segera diproses dan tidak memerlukan waktu lama untuk diteliti lebih lanjut, yaitu terkait obstruction of justice.

"Dugaan menghalang-halangi Pasal 21 Obstruction of Justice yang dilakukan mantan Presiden Jokowi," tegasnya.

Samad menyatakan bahwa dugaan itu muncul saat lembaga antirasuah di bawah pimpinan Agus Rahardjo menyelidiki kasus E-KTP yang melibatkan Eks Ketua DPR, Setya Novanto.

"Pada saat itu pimpinan KPK dipanggil Pak Agus Rahardjo. Dan menurut Pak Agus Rahardjo pada saat itu Presiden marah dan memerintahkan untuk tidak menindaklanjuti," ungkapnya.

Dalam agenda audiensi tersebut, hadir pula beberapa tokoh. Di antaranya, Saut Sitomorang, Anthony Budiawan, Syamsuddin, Petrus, Marwan Batubara, Lukas Luwarso, Roy Suryo, Eros Jarot, Said Didu, hingga Refly Harun. (Pon)

#KPK #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK mengungkapkan pemeriksaan eks Menpora, Dito Ariotedjo, sebagai saksi kasus dugaan kuota haji.
Soffi Amira - Jumat, 23 Januari 2026
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Eks Menpora Dito Ariotedjo diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Beberkan hasil kunjungan Jokowi ke Arab Saudi dan pertemuan dengan MBS.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Ia ikut ikut rombongan mantan Presiden Joko Widodo bertemu Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud untuk membahas kuota tambahan haji.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Budi belum mau membeberkan keterkaitan Dito sehingga dipanggil penyidik. Termasuk saat disinggung soal kunjungan mantan Presiden RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
KPK menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pematokan uang upeti terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Maidi. Penyidik menyita uang tunai hingga dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
 KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gerindra pun menggelar sidang mahkamah kehormatan untuk memproses status keanggotaannya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Bagikan