Yohannes Abimanyu
MerahPutih Properti - Pemerintah melalui Kementerian PUPR masih menggodok aturan subsidi perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Aturan baru yang akan diterapkan mulai 2017 ini akan menurunkan subsidi perumahan melalui FLPP dari 90 persen dari total likuiditas menjadi 85 persen.
Imbasnya, bank pelaksana akan mendapatkan porsi lebih besar dari sebelumnya. Jika sebelumnya, bank pelaksana mendapat 10 persen maka menjadi 15 persen.
"Kalau bisa turunkan porsi pemerintah 85 persen, porsi bank pelaksana 15 persen. Sekarang lagi dibahas ini, kira-kira awal atau tengah Januari akan keluar kebijakan itu," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus saat konferensi pers di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (30/12).
Maurin menambahkan jika porsi pemerintah diturunkan dan bank pelaksana mendapat porsi lebih banyak dibandingkan sebelumnya maka rumah yang akan dibiayai semakin banyak.
"Otomatis kemampuan FLPP bank pelaksana mendanai KPR, akan meningkat. Semakin rendah porsi pemerintah semakin banyak rumah yang dapat dibiayai," lanjut Maurin.
