Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dari 600 stasiun KAI di Indonesia, sekitar 80 stasiun di wilayah Jakarta siap menjadi basis pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD).
TOD diproyeksikan akan menghadirkan hunian terintegrasi dengan transportasi publik sehingga mendorong efisiensi waktu tempuh, menurunkan biaya hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengatakan, lahan yang ada di kawasan stasiun PT KAI akan dimanfaatkan sebagai lokasi strategis untuk membangun rumah vertikal murah, memudahkan warga memiliki hunian layak di kota.
Dalam pencanangan pra kerja sama dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia,Fahri menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan direksi baru KAI agar menyiapkan seluruh stasiun di Indonesia sebagai lahan potensial pembangunan perumahan vertikal yang terjangkau.
Baca juga:
PT KAI Operasikan 85 Perjalanan Per Hari Dari Jakarta Selama Libur Maulid Nabi Muhammad 2025
Dikatakan program itu tidak hanya berlaku untuk satu lokasi seperti lahan PT KAI yang ada di Kampung Bandan, Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, tetapi mencakup seluruh stasiun di Pulau Jawa maupun luar Jawa agar hunian murah dapat tersebar merata.
"Jadi secara umum, direksi baru KAI diperintahkan oleh Presiden (Prabowo Subianto) untuk menyiapkan seluruh stasiun yang ada di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa untuk menjadi tempat bagi pembangunan perumahan vertikal yang murah," kata Fahri.
Ia menuturkan harga tanah yang murah menjadi kunci agar rumah terjangkau, karena tanah merupakan komponen termahal dalam struktur pembiayaan perumahan, sehingga pemanfaatan lahan milik negara menekan harga jual rumah.
Dengan memanfaatkan tanah milik BUMN, masyarakat yang masuk dalam antrean pembelian rumah dapat memperoleh harga lebih rendah sekaligus fasilitas tambahan, sehingga hunian tetap layak dan sesuai kemampuan finansial warga.
"Ini yang dimaksud oleh Bapak Presiden, semua BUMN yang punya tanah, pokoknya terutama yang di pusat-pusat kota, supaya masyarakat itu jangan nyebar ke luar. Kasian, terutama teman-teman yang kerja di dalam," jelasnya.
Penggunaan tanah negara menjadi solusi bagi pekerja di pusat kota yang kesulitan memiliki hunian akibat tingginya harga tanah di Jakarta dan sekitarnya. (*)
