90,2 Persen Lowongan CPNS dan PPPK Wonosobo Buat Guru

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Juli 2021
90,2 Persen Lowongan CPNS dan PPPK Wonosobo Buat Guru

Tes CPNS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para pelamar calon pegawai sipil negara (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, diimbau tidak tergiur tawaran calo atau oknum yang menjanjikan bisa meloloskan sebagai pegawai negara.

Sekretaris Daerah Pemkab Wonosobo One Andang Wardoyo meminta seluruh masyarakat turut mengawasi seleksi CASN dan jangan segan melapor apabila ada indikasi pelanggaran dalam prosesnya.

Baca Juga:

Bandung Cuma Buka 57 Lowongan CPNS, Sisanya PPPK

"Saya pastikan peneriman tidak dipungut biaya. Jangan tergiur tawaran oknum yang mengatasnamakan instansi untuk menyerahkan uang atau barang agar diterima menjadi CPNS maupun PPPK. Jika ada oknum yang melakukan pungutan liar, segera laporkan kepada saya atau BKD Kabupaten Wonosobo," katanya.

Andang menuturkan, seleksi di tengah masa pandemi COVID-19 agar semua pihak untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

"Pada saatnya para peserta yang mengikuti tahapan-tahapan seleksi, temasuk tes SKD, kami minta harus tetap menaati protokol kesehatan," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Wonosobo Prayitno menyebutkan, membuka 1.579 formasi baru untuk penerimaan CPNS dan PPPK Tahun 2021. Dengan kebutuhan paling besar pada tenaga kependidikan, yaitu mencapai 1.424 formasi atau 90,2 persen.

Keseluruhan tenaga kependidikan tersebut, berasal dari formasi PPPK dan akan ditugaskan sebagai guru pada jenjang SD dan SMP di seluruh Kabupaten Wonosobo.

Untuk tenaga nonkependidikan, pemkab membuka 156 formasi, terdiri atas 21 formasi tenaga teknis dan 134 tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya 3 formasi yang ditujukan bagi penyandang disabilitas.

Tes CPNS. (Foto: Antara)
Tes CPNS. (Foto: Antara)

Ketentuan beserta persyaratan yang wajib dipenuhi pendaftar secara lengkap telah diunggah pada website resmi BKD Wonosobo http://casn.wonosobokab.go.id.

"Para peminat formasi dapat mengunduh pengumuman resmi dengan membuka laman tersebut," katanya.

Selain melalui website resmi, sejumlah informasi terkait seleksi pengadaan CASN Pemkab Wonosobo juga dipasang pada laman media sosial Instagram, Twitter, dan juga dapat ditanyakan di layanan informasi BKD, baik melalui WhatsApp di nomor 081225845379 maupun layanan hotline di nomor 0286-321221.

"Seluruh seleksi ini tidak dipungut biaya, dan perlu kami tekankan agar para pelamar jangan sampai tergiur dengan penawaran oknum-oknum yang dengan mengatasnamakan instansi, kemudian menjanjikan pada para CASN bisa diterima di Pemkab Wonosobo dengan syarat menyerahkan uang atau barang lebih dahulu," kata Prayitno dikutip Antara (*)

Baca Juga:

Depok Buka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Berikut Alokasinya

#Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PPPK #Pegawai Kontrak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
PPPK Tahap I yang sudah berstatus ASN itu bagian dari target perekrutan 99.000 pegawai kontrak BGN sepanjang tahun 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
Indonesia
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
"Kita buka untuk umum 750 yang diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375," kata Kepala BGN Dadan Hindayana
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
Indonesia
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Petugas SPPG yang bisa diangkat menjadi PPPK BGN hanya mereka yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Dengan pengangkatan ini, total Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mencapai 63.049 orang
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Indonesia
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
Ribuan guru madrasah swasta berunjuk rasa di Monas menuntut kesetaraan dalam pengangkatan PPPK. Mereka meminta pemerintah tidak lagi mendiskriminasi guru swasta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Pembahasan UU ASN akan melalui tahap naskah akademik di Baleg
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Indonesia
Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?
Pembahasan RUU ASN akan menjadi prioritas dalam Prolegnas 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Bagikan