Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda meminta pemerintah memperketat pengawasan transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang berpotensi mengganggu kelancaran mudik, mulai dari lonjakan harga tiket, keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL), hingga tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor.
Peringatan tersebut disampaikan Huda dalam diskusi bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).
Menurut Huda, pemerintah harus memastikan tarif tiket transportasi tetap terkendali agar masyarakat tidak terbebani saat ingin pulang ke kampung halaman. Ia menegaskan tradisi mudik yang telah menjadi momen penting bagi jutaan keluarga Indonesia tidak boleh terganggu oleh lonjakan harga.
“Jangan sampai masyarakat ingin mudik tapi terhalang tiket yang naik. Pertemuan keluarga yang sudah setahun ditunggu tidak boleh terganggu karena hal ini,” katanya.
Selain harga tiket, Komisi V DPR RI juga menyoroti keberadaan kendaraan besar yang melanggar aturan dimensi dan muatan atau ODOL. Kendaraan jenis ini dinilai sering menjadi penyebab kecelakaan sekaligus mempercepat kerusakan jalan.
Karena itu, Huda meminta aparat melakukan penindakan tegas terhadap kendaraan yang melanggar aturan tersebut, terutama selama periode arus mudik dan balik Lebaran.
Huda juga menyoroti maraknya angkutan mudik ilegal yang disebutnya sebagai “angkutan umum zombie.” Modus ini biasanya menggunakan mobil pribadi atau kendaraan perusahaan yang dioperasikan seperti angkutan umum tanpa pengawasan keselamatan yang memadai.
“Beberapa kecelakaan fatal beberapa tahun lalu terjadi karena kendaraan semacam ini beroperasi bolak-balik tanpa pengawasan. Ini harus diawasi secara langsung,” ujarnya.
Baca juga:
Mudik Lebaran 2026, Polri Buka Layanan Penitipan Kendaraan Gratis
Menko Polkam Ingatkan Petugas Antisipasi Penerbangan Delay Saat Arus Mudik Lebaran 2026
Selain itu, ia mengingatkan potensi gangguan layanan transportasi, termasuk keterlambatan jadwal perjalanan, terutama di sektor penerbangan. Menurutnya, koordinasi antarinstansi harus diperkuat untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar selama masa mudik.
Dalam hal infrastruktur, Komisi V DPR terus berkoordinasi dengan kementerian terkait serta kepolisian untuk memastikan kesiapan jalur mudik.
Pengawasan tersebut mencakup:
- Perbaikan jalan rusak
- Pemasangan lampu penerangan di titik rawan kecelakaan
- Pengelolaan rest area agar tidak menjadi titik kemacetan
Ia juga meminta Badan Pengatur Jalan Tol memastikan standar pelayanan minimum di jalan tol terpenuhi, termasuk penyampaian informasi rekayasa lalu lintas seperti skema one way secara berkala kepada masyarakat.
Selain faktor infrastruktur, Huda mengingatkan potensi risiko cuaca selama masa mudik. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode mudik diperkirakan masih berada dalam musim hujan.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan banjir serta jalan licin di sejumlah wilayah yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
“Kami minta BMKG terus memperbarui informasi cuaca agar masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan mereka,” katanya.
Namun perhatian terbesar Komisi V DPR tertuju pada tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor.
Baca juga:
143,9 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tol hingga Mudik Gratis
Berdasarkan data yang dihimpun DPR dari periode 2022 hingga 2025, sekitar 75,9 persen kecelakaan selama masa mudik dialami oleh pengguna sepeda motor.
Angka tersebut dinilai mengkhawatirkan karena sebagian besar korban berasal dari kelompok usia muda.
Data menunjukkan:
- Kelompok usia 17–25 tahun menyumbang sekitar 28,54 persen kasus kecelakaan
- Anak di bawah 17 tahun mencapai sekitar 15 persen
“Kita tidak boleh menggadaikan masa depan anak muda. Banyak keluarga yang membawa anak di bawah umur menggunakan sepeda motor untuk mudik. Risikonya sangat besar,” ujarnya.
Meski pelarangan total penggunaan sepeda motor untuk mudik dinilai belum realistis, Komisi V DPR mendorong pemerintah memperluas program mudik gratis menggunakan moda transportasi yang lebih aman seperti bus dan kereta api.
Menurut Huda, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko kecelakaan sekaligus memindahkan sebagian pemudik sepeda motor ke moda transportasi yang lebih aman.
“Keselamatan pemudik harus menjadi prioritas utama. Dengan sinergi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, risiko kecelakaan selama mudik bisa ditekan,” pungkasnya. (Pon)
