72 Pabrik Sepatu Direlokasi ke Daerah dan Luar Negeri

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 10 Oktober 2015
72 Pabrik Sepatu Direlokasi ke Daerah dan Luar Negeri

Suasana Mayday 2015 di Jakarta, Jumat (1/5). Dalam aksi tersebut ribuan buruh meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan kaum buruh di Tanah Air. (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Para pelaku usaha sektor sepatu mulai memindahkan pusat produksinya ke berbagai daerah. Bahkan ada juga yang memilih pindah ke Negeri Jiran.

"Justru banyak sekali, relokasi itu hampir sekarang sudah di atas 72 perusahaan," kata Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko di Gedung BKPM, Jakarta, Jumat (9/10).

Eddy mengatakan perusahaan yang merelokasi pabriknya tersebut kebanyakan asal Tangerang dan Bekasi. Hal itu akibat tingginya upah di daerah tersebut.

"Relokasi dilakukan ke Jawa Tengah, lalu ke Jawa Timur. Apalagi kalau di Jawa Timur itu kan ada ring 1, 2, 3. Nah mereka masuknya ke ring tiga, seperti ke Nganjuk, Kertosono, Ngawi, dan Madiun. Karena upah di sana lebih murah," jelasnya.

Selain itu, akibat kenaikan upah yang sudah tidak kompetitif lagi. Ada juga industri yang melakukan relokasi ke negara yang upahnya lebih kompetitif. Hanya saja Eddy enggan menyebutkan negara mana yang dimaksud.

"Sudah ada satu, itu pabrik milik orang Taiwan, tapi dia tutup bukan hanya karena UMR di Indonesia yang mengalami kenaikan. Tapi, karena ada kendala internal juga sih," pungkasnya. (rfd)

Baca Juga:

  1. 2016, Buruh Tuntut Kenaikan Upah 33%
  2. Rupiah Melemah, Buruh Tuntut Kenaikan Upah
  3. Cegah Buruh Asing, KSPI: Pemerintah Harus Tegas
  4. PHK Massal Marak, Pengamat: Nawacita Jadi Nawasiksa
  5. Cegah PHK Massal, Pemerintah Jangan Anti Subsidi
#Upah Buruh #Upah Minimum Regional UMR
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono: UMP 2026 Belum Final, Masih Ada Beda Pendapat
Saat ini pembahasan UMP 2026 belum final karena masih ada perbedaan pendapat antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
Gubernur Pramono: UMP 2026 Belum Final, Masih Ada Beda Pendapat
Indonesia
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Proses pembahasan UMP 2026 belum tuntas karena masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara kelompok buruh dan kelompok pengusaha
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Indonesia
Survei Kebutuhan Hidup Layak Rampung, Bakal Jadi Basis Penentuan Upah Minimum
Pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Desember 2025
Survei Kebutuhan Hidup Layak Rampung, Bakal Jadi Basis Penentuan Upah Minimum
Indonesia
Menaker Janji Pengumuman Upah Minimum Sebelum 31 Desember 2025
Pemerintah tengah menyusun peraturan pemerintah (PP) baru terkait formula pengupahan menggantikan ketentuan sebelumnya, agar lebih adaptif di tiap daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Menaker Janji Pengumuman Upah Minimum Sebelum 31 Desember 2025
Indonesia
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
Pada tahun sebelumnya Presiden memberikan nilai indeks tertentu sebesar 0,8 hingga 0,9 yang ditujukan untuk memperkuat konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
Indonesia
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Massa ingin bertemu langsung dengan Gubernur Pramono untuk menyampaikan tuntutannya. Namun, keinginan para buruh untuk bertemu Gubernur Pramono tak terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Upah di Sumatera Selatan Diusulkan Naik 8 Persen
Penetapan UMP dan UMSP 2026 masih menunggu regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Sebab, saat ini regulasi tersebut sedang dalam pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Upah di Sumatera Selatan Diusulkan Naik 8 Persen
Indonesia
Viral Pemerintah Akan Cairkan BSU di Oktober 2025, Ini Kata Menaker Yassierli
Sebelumnya muncul kabar di lini media sosial bahwa pemerintah akan mencairkan BSU pada bulan Oktober 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Viral Pemerintah Akan Cairkan BSU di Oktober 2025, Ini Kata Menaker Yassierli
Indonesia
Hal Yang Bakal Diperhatikan Menaker Saat Akan Naikkan Upah Buruh
Kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Hal Yang Bakal Diperhatikan Menaker Saat Akan Naikkan Upah Buruh
Bagikan