7 Tokoh Nasional Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 07 Agustus 2018
7 Tokoh Nasional Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama

7 Tokoh Nasional dianugerahi Bintang Bhayangkara Polri. Foto: MP/Gomes

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, menganugerahi Bintant Bhayangkara kepada tujuh tokoh nasional.

Ketujuh tokoh nasional itu dianggap layak mendapatkan penghargaan bintang Bhayangkara dari Kapolri lantaran dianggap berjasa kepada polri dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Ini medali tertinggi di lingkungan Polri, dari Presiden atas usulan Kapolri. Bintang yang sangat langka diberikan karena tertinggi,” kata Tito di Auditorium Mutiara Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa (7/8).

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada Mensekneg, Pratikno. Foto: MP/Gomes

Ketujuh tokoh nasional yang mendapatkan penghargaan tertinggi itu adalah Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Yuyu Sutisna dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Siwi Sukma Adji.

Penghargaan pertama diberikan kepada Menko PMK, Puan Maharani. Tito mengutarakan Puan pantas diberikan penghargaan itu karena telah membantu Polri dalam rangka menghadapi kelompok-kelompok ideologi terorisme, revolusi mental, serta kerja sama yang berkaitan dengan kesehatan.

“Yang kedua, diberikan kepada Menteri Keuangan karena beliau memberikan ruang viskal yang lebih besar kepada Polri. Karena beliau menyadari pentingnya sektor keamanan sehingga kita bisa melakukan banyak perbaikan-perbaikan. Sehingga kita memberikan penghargaan kepada beliau,” tambahnya.

Penghargaan ketiga, lanjut Tito, diberikan kepada Mensekneg. Karena beliau dianggap telah menjadi jembatan antara Polri dengan Presiden sehinggap segala permasalahan bisa dapat ditangani dengan baik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dianugerahi Bintang Bhayangkara dari Polri. Foto: MP/Gomes

“Selanjutnya, Menteri Basuki ya PUPR karena pembangunan infrastruktur yang dibuat beliau baik tol, Bandara, Pelabuhan ini betul betul mempermudah kerjaan polisi untuk melakukan pengamanan. disamping tentunya ada efek meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan ekonomi itu juga mempermudah artinya kalau ekonomi meningkat kesejahteraan meningkat pelanggaran hukum relatif menurun," jelas Tito

Penghargaan berikut, kata Tito, diberikan kepada Kepala BIN. Sebab, beliau dianggap banyak berjasa ujtuk Polri, dalam hal kerja sama dan sinergitas antara Polri dan BIN yang saat ini tetap terjalin dengan solid.

“Beliau jadi think thank berbagai reformasi Polri di antaranya organisasi Polri yang sekarang ini ada itu dibuat pada saat think tank-nya beliau sebagai tokoh utama yang menyusun reorganisasi itu,” tuturnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: MP/Gomes

Sementara itu, untuk penghargaan terhadap KSAL dan KSAU juga diberikan oleh Tito, karena kerja sama dengan dua jenderal tersebut di berbagai bidang berjalan dengan baik. Mulai dari pengungkapan kasus narkoba, kejahatan di laut, hingga pengawalan pengiriman logistik.

Turut hadir dalam acaraitu diantaranya, Presiden ke 5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta seluruh pejabat utama TNI dan Polri.

Berita ini merupakan laporan Gomes Roberto, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

#Kapolri #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Bagikan