6 Langkah Pemerintah Mencegah Kasus Keracunan MBG

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dapur-dapur makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) wajib memiliki alat uji (test kit) untuk mengetes makanan yang mereka produksi sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil.

Alat uji itu merupakan bagian dari prosedur standar operasional (SOP) yang wajib diikuti oleh seluruh SPPG untuk mencegah kasus keracunan kembali berulang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menuturkan, pemerintah telah berupaya untuk mengambil langkah terbaik menanggulangi kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan berkoordinasi lintas kementerian/lembaga.

"Kami sudah berkoordinasi bersama dengan beberapa kementerian/lembaga untuk mencari solusi terbaik menangani KLB ini, ini semua tentu demi anak-anak kita," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Senin (29/9).

Baca juga:

Setop Panik! 7 Rahasia Herbal PDPOTJI untuk Pertolongan Pertama Keracunan Makanan

Sejumlah langkah strategis dilakukan pemerintah dalam mengurangi keracunan MBG, di antaranya:

1. Menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.
2. Melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak.
3. Memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.
4. Memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan.
5. Mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.
6. Meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri,dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.