5 Pertimbangan PDIP dan Koalisi dalam Tentukan Cawapres Pendamping Ganjar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 12 September 2023
5 Pertimbangan PDIP dan Koalisi dalam Tentukan Cawapres Pendamping Ganjar

Ilustrasi sejumlah tokoh yang masuk bursa calon wakil presiden. ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) dan partai koalisi hingga kini belum menentukan siapa sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan, ada lima poin yang menjadi pertimbangan dalam menentukan cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo.

"Kewenangan bakal cawapres Mas Ganjar akan ditentukan oleh para ketua umum partai, dan Mas Ganjar. Pembobotan dalam menentukan bakal cawapres Mas Ganjar ada banyak timbangan," kata Said di Jakarta, Selasa (12/9).

Baca Juga:

Ganjar Tampil di Tayangan Azan, PPP: Ajak Orang Salat Bagian dari Ibadah

Dia menjelaskan, pertimbangan tersebut yaitu, pertama, watak ideologis yang menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan nasional. Kedua, merepresentasikan aspek kewilayahan, latar belakang, rekam jejak, jiwa kerakyatan dan kenegaraannya.

"Ketiga, elektabilitas untuk mendongkrak kemenangan; keempat, unsur bonding-nya dengan Mas Ganjar, sebab tidak bisa 'kawin paksa'; dan kelima, daya dukung politik kepartaian," ujarnya, dikutip Antara.

Dia menjelaskan, kewenangan siapa yang akan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024, secara organisasi harus dibicarakan melibatkan banyak pihak. Ketua Umum PDIP dibantu Puan Maharani dan Prananda Prabowo, terus membangun komunikasi politik dengan para ketua umum partai-partai, karena sama sama menginginkan Ganjar menang dalam pilpres.

"Faktor penting yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum melalui Mbak Puan Maharani adalah mendiskusikan calon wakil presiden dari Mas Ganjar dengan Mas Ganjar sendiri. Atas dasar itu semua, maka kewenangan bakal cawapres Mas Ganjar akan ditentukan oleh para ketua umum partai, dan Mas Ganjar," tuturnya.

Baca Juga:

PDIP Jaga Etika Politik Meski Ridwan Kamil Masuk Radar Cawapres Ganjar

Atas dasar itu menurut dia, maka para ketum parpol koalisi dan Ganjar Pranowo sedang membuat simulasi dengan kelima pertimbangan.

"Muncullah nama-nama kandidat sebagaimana yang disebutkan oleh Mbak Puan, seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Gibran Rakabumi, dan belakang ada Ridwan Kamil dan Mahfud MD," ucapnya.

Said mengatakan, nama-nama tersebut masih menjadi pertimbangan para ketua umum untuk dikerucutkan dan di diskusikan dengan Ganjar. (*)

Baca Juga:

Mahfud Bocorkan Isi Pembicaraannya dengan Ganjar

#Ganjar Pranowo #PDIP #Pilpres 2024 #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan