PDIP Jaga Etika Politik Meski Ridwan Kamil Masuk Radar Cawapres Ganjar

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 September 2023
PDIP Jaga Etika Politik Meski Ridwan Kamil Masuk Radar Cawapres Ganjar

Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Humas Jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persaingan figur bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo mulai mengerucut ke sejumlah nama. Salah satu figur yang mencuat adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengakui nama Ridwan Kamil masuk ke dalam kandidat bacawapres Ganjar.

Baca Juga

Golkar Persiapkan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar dan Jakarta

Andreas menyebut secara elektoral, Ridwan Kamil masuk ke dalam radar partai-partai politik pengusung Ganjar. Namun, ia menegaskan partainya mengedepankan etika politik untuk menduetkan Ganjar dengan Ridwan Kamil.

Sebab, kata dia, Ridwan Kamil adalah Waketum Partai Golkar. Terlebih, secara posisi politik Golkar juga telah menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

"Kalau dilihat dari aspek elektoral, Ridwan Kamil tentu masuk dalam pantauan radar PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung Ganjar Pranowo," kata Andreas saat dihubungi, Senin (11/9).

Andreas menyampaikan elektabilitas Ridwan Kamil selalu menempati peringkat teratas sebagai cawapres 2024. Menurutnya, realitas tersebut menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap mantan orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.

Baca Juga

Airlangga Sebut Breaking News Ridwan Kamil Bukan Terkait Posisi Bacawapres Ganjar

Selain itu, Ridwan Kamil juga sosok yang merepresentasikan daerah Jawa Barat dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

"Ridwan Kamil juga bisa menjadi figur representasi Golkar sebagai salah satu partai besar di Indonesia," ujarnya.

Kendati demikian, Andreas memastikan PDIP dan partai pengusung Ganjar akan mengedepankan komunikasi politik yang beretika apabila ingin meminang Ridwan Kamil sebagai bacawapres.

"Karena itu, ruang gerak proses politik dan dinamika tentu akan bergerak pada tataran dialog dan komunikasi antara ketua umum dan pimpinan partai untuk menemukan solusi terbaik untuk menetapkan capres/cawapres," tuturnya.

Dikatakan Andreas, PDIP bersama partai mitra kerja politik juga melihat aspek value (nilai) dalam menentukan figur bacawapres pendamping Ganjar. Sebab, sosok cawapres harus bisa menyatu dengan capres apabila terpilih dan bersama-sama menjalankan roda pemerintahan.

"Itu karena bukan hanya soal menang-kalah, tetapi setelah menang capres dan cawapres harus merupakan figur-figur yang menyatu dalam visi kebangsaan dan kenegaraan serta saling melengkapi dari aspek teknokratis sehingga dengan demikian platform politik pemerintahan melanjutkan dan mempercepat legacy atau warisan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa terwujud," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Prabowo Pertimbangkan Ridwan Kamil Jadi Bakal Cawapres

#Ridwan Kamil #PDIP #Ganjar Pranowo #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden
Akhir-akhir ini nama yang santer dibicarakan di internal Partai Gerindra adalah Dasco dan Ahmad Muzani, serta ada juga pihak lain yang membicarakan nama Puan Maharani.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
PDIP Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan