5.741.126 Anggota KPPS Dilantik, KPU RI Ingatkan Antisipasi TPS Rawan Banjir

Pradia EggiPradia Eggi - Minggu, 28 Januari 2024
5.741.126 Anggota KPPS Dilantik, KPU RI Ingatkan Antisipasi TPS Rawan Banjir

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik. Foto: Merahputih.com/Ismail.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPU RI mencatat bahwa sebanyak 5.741.126 anggota KPPS terpilih telah dilantik. Mereka akan menempati 820.000 TPS di seluruh Indonesia.

KPU RI pun meminta anggota KPPS untuk mengantisipasi TPS yang rawan banjir agar tidak mengganggu proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik, menyatakan bahwa KPU telah menyiapkan KPPS di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah keseluruhan anggota KPPS yang sudah dilantik mencapai 5.741.126 orang.

“Mereka akan ditempatkan di 820.000 TPS seluruh Indonesia. Jadi, untuk SDM di TPS sudah lengkap semua,” kata Idham, Minggu (28/1).

Baca Juga: KPU-Bawaslu Diminta Bekerja Cermat dan Smart

Dikatakan bahwa KPU bersiap menghadapi kemungkinan cuaca buruk menjelang pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari mendatang. Hal ini melibatkan langkah antisipasi dalam pengiriman logistik ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau di seluruh Indonesia.

“KPU melakukan langkah mitigasi agar logistik bisa dikirim tepat waktu ke seluruh Indonesia. TPS yang rawan banjir juga menjadi catatan KPPS agar diantisipasi untuk dipindahkan,” katanya.

KPU, kata dia, sudah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan rencana.

Baca Juga: KPU DKI Periksa Ulang Besaran Biaya Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu 2024

“Kami berkoordinasi dengan semua pihak agar persoalan-persoalan di lapangan bisa tertangani dengan baik,” katanya.

Dia menambahkan pihaknya memastikan bahwa satu hari sebelum pemungutan suara, seluruh kebutuhan logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara sudah ada di KPPS. (Ismail/Jawa Tengah)

#KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Pradia Eggi

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 55 menit lalu
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan