481 Kepala Daerah Terpilih Latihan Baris-berbaris di Monas Jelang Pelantikan

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 18 Februari 2025
481 Kepala Daerah Terpilih Latihan Baris-berbaris di Monas Jelang Pelantikan

481 kepala daerah terpilih Pilkada Serentak 2024 mengikuti kegiatan gladi bersih yang diselenggarakan Kemendagri. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan gladi bersih di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, pada Selasa (18/2) pagi, yang diikuti oleh 481 kepala daerah terpilih Pilkada Serentak 2024.

Ratusan kepala daerah itu ikut latihan baris-berbaris dan pengarahan Kemendagri sebagai persiapan jelang acara pelantikan di Istana Negara pada Kamis (20/2) lusa.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, bahwa kegiatan gladi bersih ini dilaksanakan selama dua hari, pada Selasa (18/2) dan Rabu (19/2) besok.

"Jadi sekarang ini dibiasakanlah hari ini dan besok," kata Bima saat dikonfirmasi awak media, Selasa (18/2).

Baca juga:

Kepala Daerah dengan Catatan Kesehatan Bakal Pakai Pita Khusus Saat Retret di Akmil

Bima menuturkan, untuk gladi bersih selanjutnya pada Rabu besok pengarahan latihan akan lebih detail.

“Mudah-mudahan latihan gradi besok bisa berjalan dengan lancar, dan saat pelantikan para kepala daerah terpilih ini tak memiliki kendala.”

"Ini masih secara umum, besok agak lebih detail lagi. Besok rasanya akan bisa lebih smooth lah, lebih mulus lah," tuturnya.

Setelah pelantikan, para kepala daerah dijadwalkan akan mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Acara digelar selama sepekan penuh, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Momen ini akan menjadi ajang berkumpul bagi ratusan kepala daerah untuk diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

Bima menuturkan retret rencananya diikuti 505 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati serta wali kota. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan materi pada acara pembekalan itu. (Asp).

#Kepala Daerah #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan pilkada hanya memilih kepala daerah. Wakil kepala daerah ditunjuk oleh pemenang, bisa 2–3 orang sesuai kebutuhan daerah.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Warta Kota Awards 2026 memberikan penghargaan kepada kepala daerah, instansi, dan BUMD atas kepemimpinan, inovasi, serta tata kelola layanan publik yang berdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Indonesia
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Sebagai informasi, sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap sembilan kepala daerah.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Indonesia
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Pada Selasa (30/6), KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di Kuansing dan Jakarta dengan mengamankan 10 orang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Bagikan