2 Parpol Koalisi Indonesia Bersatu Daftarkan Caleg ke KPU Hari Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 12 Mei 2023
2 Parpol Koalisi Indonesia Bersatu Daftarkan Caleg ke KPU Hari Ini

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua partai politik akan mendaftarkan bakal calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (12/5).

Dari informasi yang dihimpun, dua partai politik yang akan mendaftar ke KPU RI yakni PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keduanya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)

Untuk diketahui, KPU membuka pendaftaran pengajuan bakal caleg DPR, DPRD, dan DPD RI pada 1-14 Mei 2023.

Baca Juga:

Bacaleg Partai Ummat Didominasi Eks Kader PAN

“Untuk provinsi akan didaftarkan masing-masing pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Hasyim telah mengirimkan surat kepada pimpinan pusat partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan calon anggotanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, antusiasme masyarakat untuk mendaftar jadi bakal caleg PAN diklaim cukup tinggi.

Antusiasme tinggi itu, kata Eddy, terjadi untuk posisi bakal caleg baik di tingkat DPR nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota.

"Animo masyarakat luar biasa untuk mendaftar jadi caleg PAN sejak pencalegan dini hingga saat ini. Antusiasme ini terlihat tidak hanya di basis PAN tapi juga di wilayah-wilayah di mana PAN belum memperoleh kursi," tutur dia.

Baca Juga:

Partai Demokrat Antar 35 Bacaleg Naik Becak Daftar ke KPU Kota Cirebon

Masyarakat yang mendaftar menjadi bakal caleg PAN, katanya, berasal dari berbagai latar belakang suku, agama dan profesi. Mereka mewakili keberagaman Indonesia.

Selama ini, PAN dikenal sebagai parpol yang kerap mendapat elektabilitas dari caleg yang berasal dari latar belakang publik figur. Sejumlah artis pun ikut merapat ke PAN jelang Pemilu 2024.

"Ada aktivis, pengusaha, artis hingga mantan kepala daerah. Tentu juga mewakili perempuan yang sudah memenuhi kuota," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Usman M Tokan mengatakan bahwa partainya telah memenuhi persyaratan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal caleg.

"Di beberapa daerah para caleg dari kalangan perempuan dan kalangan gen Z dan milenial juga antusias mendaftar dan menyerahkan berkas untuk bisa berkontestasi pada Pemilu 2024," tuturnya.

Ia berharap nama-nama bakal caleg yang telah diseleksi oleh Lajnah Penetapan Calon (LPC) PPP di semua tingkatan itu dapat disetujui dan tidak mengalami kendala dalam proses verifikasi berkas di KPU.

"Ke depan kami bisa segera fokus untuk mengatur strategi pemenangan dan makin gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan satu tujuan menjemput kemenangan," ucap pria yang akrab disapa Donnie Tokan tersebut. (Knu)

Baca Juga:

2 Menteri Jokowi Jadi Caleg NasDem

#Calon Legislatif #KPU #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Bagikan