19 TPS di Jakarta Utara Gelar Pemilu Susulan 24 Februari

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 24 Februari 2024
19 TPS di Jakarta Utara Gelar Pemilu Susulan 24 Februari

Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta, Nelvia Gustina. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan melaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) di 19 TPS Jakarta Utara, pada Sabtu (24/2) besok.

"PSL dilakukan di 19 TPS. Besok (Sabtu) dilakukan secara bersamaan, jam 7-1 siang," kata Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta, Nelvia Gustina, saat dikonfirmasi, Jumat (23/2).

Baca juga:

KPU Tiadakan Metode Pos dalam Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Nelvia memastikan, logistik untuk PSL tersebut telah terdistribusi ke 19 TPS itu pada Jumat sore. Jadi, pemungutan suara Pemilu 2024 bisa dilakukan Sabtu (24/2).

"Logistiknya untuk empat jenis surat suara sudah ada di KPU Jakarta Utara dari kemarin. Sudah mereka lakukan sortir lipat," tuturnya.

Baca juga:

Bawaslu Terima 1.116 Laporan Pelanggaran Pemilu 2024

Nelvia menambahkan, ada 19 TPS di Jakarta Utara yang akan melakukan pemungutan suara lanjutan dari angka sebelumnya, yaitu 17 TPS. Rinciannya, 12 TPS berada di Kelurahan Sunter Jaya (TPS 141-152) dan lima TPS di Kelurahan Pegangsaan Dua (TPS 149-153).

"Kemudian bertambah dua TPS yaitu TPS 27 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan dan TPS 207 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing," tutur dia.

Sedangkan kata dia, ada pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 043 Jalan Purwakarta Nomor 2A RT08/RW 05, Menteng, Jakarta Pusat.

"Semua 19 di Jakut yang akan mengadakan PSL. Ada satu TPS di Menteng yang mau PSU," tutupnya. (Asp)

Baca juga:

KPU Sebut Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Belum 50 Persen

#Pemilu 2024 #Tempat Pemungutan Suara #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan