MERAHPUTIH.COM - PARA perempuan dan anak korban kekerasan memiliki ruang untuk mengadu dan mendapatkan pendampingan hingga tingkat desa di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Secara total 19 desa di wilayah tersebut telah membentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), lengkap dengan kader pendamping dan dukungan anggaran. Hal itu untuk menekan angka kasus kekerasan anak.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan ini menjadi salah satu percontohan program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah dengan predikat unggul. Program ini yang mengintegrasikan perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga pendampingan kelompok rentan tersebut mendapat apresiasi.
“Program tersebut telah berjalan dengan baik karena melibatkan kecamatan dan desa sebagai satu kesatuan dalam melayani masyarakat. Kecamatan Berdaya di Juwiring sangat lengkap. Itu berarti kecamatan menjadi basis pengembangan masyarakat untuk memberikan pelayanan di wilayah kecamatan dan desa-desa sekitarnya,” kata Luthfi, Minggu (15/11).
Menurut dia, kecamatan harus menjadi pusat aktivitas sekaligus ruang bersama bagi masyarakat desa. Melalui pendekatan tersebut, berbagai kelompok masyarakat, mulai anak muda, petani, perempuan, hingga anak-anak, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi secara mandiri maupun berkelompok.
Baca juga:
Model pemberdayaan seperti itu diharapkan tidak hanya memperluas akses pelayanan, tetapi juga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini yang kami gunakan agar seluruh Provinsi Jawa Tengah mampu mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya
Dia menjelaskan salah satu wujud konkretnya terlihat di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Melalui program 1 kecamatan berrdaya, perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi diwujudkan hingga tingkat desa melalui pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).
“Salah satu kekuatan Kecamatan Berdaya di Juwiring terletak pada sistem perlindungan perempuan dan anak. Sebelum RPPA terbentuk, kecamatan tersebut telah memiliki inovasi Puspa (Pusat Layanan Sahabat Perempuan, Anak, dan Disabilitas),” katanya.
Di Juwiring, kata dia, di seluruh 19 desa telah memiliki RPPA beserta satgas pendamping. Keberadaan layanan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai persoalan, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perundungan, hingga persoalan lansia dan penyandang disabilitas. “Praktik ini menjadi salah satu gambaran bagaimana program perlindungan yang dikembangkan Pemprov Jateng diterjemahkan menjadi layanan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat,” katanya.
Camat Juwiring, Nindyarini Budi Wardhani, mengatakan keberadaan layanan tersebut membuat masyarakat semakin berani menyampaikan persoalan yang sebelumnya kerap tersembunyi, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Setelah RPPA dibentuk di seluruh desa, upaya perlindungan diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setiap desa juga telah memiliki kader paralegal untuk membantu menangani persoalan di lingkungan masing-masing,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya berkolaborasi dengan kepala desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setelah ada RPPA dan Puspa, lebih banyak yang berani mengungkap permasalahan perempuan dan anak.
“Mulai kekerasan perempuan dan anak, bullying, bahkan disabilitas dan lansia. Semua datanya kami ada melayani keluhan. Penanganan aduan dilakukan secara berjenjang. Dari pendataan yang dilakukan, tercatat 10 aduan terkait dengan anak, enam aduan terkait perempuan, enam persoalan penyandang disabilitas, serta dua aduan terkait lansia,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Kekerasan di Daycare Mencuat, DPR Wacanakan Revisi UU Perlindungan Anak