19 Desa di Klaten Bentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Tempat Mengadu jika Alami Kekerasan

Dwi AstariniDwi Astarini - 1 jam, 36 menit lalu
19 Desa di Klaten Bentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Tempat Mengadu jika Alami Kekerasan

Gubernur Jateng Ahmad Lututhfi meninjau layanan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Juwiring, Klaten, Minggu (15/11). (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PARA perempuan dan anak korban kekerasan memiliki ruang untuk mengadu dan mendapatkan pendampingan hingga tingkat desa di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Secara total 19 desa di wilayah tersebut telah membentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), lengkap dengan kader pendamping dan dukungan anggaran. Hal itu untuk menekan angka kasus kekerasan anak.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan ini menjadi salah satu percontohan program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah dengan predikat unggul. Program ini yang mengintegrasikan perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga pendampingan kelompok rentan tersebut mendapat apresiasi.

“Program tersebut telah berjalan dengan baik karena melibatkan kecamatan dan desa sebagai satu kesatuan dalam melayani masyarakat. Kecamatan Berdaya di Juwiring sangat lengkap. Itu berarti kecamatan menjadi basis pengembangan masyarakat untuk memberikan pelayanan di wilayah kecamatan dan desa-desa sekitarnya,” kata Luthfi, Minggu (15/11).

Menurut dia, kecamatan harus menjadi pusat aktivitas sekaligus ruang bersama bagi masyarakat desa. Melalui pendekatan tersebut, berbagai kelompok masyarakat, mulai anak muda, petani, perempuan, hingga anak-anak, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi secara mandiri maupun berkelompok.

Baca juga:

Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan di Seluruh Indonesia, Momentum tepat Buktikan Polisi Sosok Empatik terhadap Semua Gender

Model pemberdayaan seperti itu diharapkan tidak hanya memperluas akses pelayanan, tetapi juga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini yang kami gunakan agar seluruh Provinsi Jawa Tengah mampu mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya

Dia menjelaskan salah satu wujud konkretnya terlihat di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Melalui program 1 kecamatan berrdaya, perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi diwujudkan hingga tingkat desa melalui pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).

“Salah satu kekuatan Kecamatan Berdaya di Juwiring terletak pada sistem perlindungan perempuan dan anak. Sebelum RPPA terbentuk, kecamatan tersebut telah memiliki inovasi Puspa (Pusat Layanan Sahabat Perempuan, Anak, dan Disabilitas),” katanya.

Di Juwiring, kata dia, di seluruh 19 desa telah memiliki RPPA beserta satgas pendamping. Keberadaan layanan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai persoalan, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perundungan, hingga persoalan lansia dan penyandang disabilitas. “Praktik ini menjadi salah satu gambaran bagaimana program perlindungan yang dikembangkan Pemprov Jateng diterjemahkan menjadi layanan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat,” katanya.

Camat Juwiring, Nindyarini Budi Wardhani, mengatakan keberadaan layanan tersebut membuat masyarakat semakin berani menyampaikan persoalan yang sebelumnya kerap tersembunyi, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Setelah RPPA dibentuk di seluruh desa, upaya perlindungan diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setiap desa juga telah memiliki kader paralegal untuk membantu menangani persoalan di lingkungan masing-masing,” katanya.

Dia menambahkan pihaknya berkolaborasi dengan kepala desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setelah ada RPPA dan Puspa, lebih banyak yang berani mengungkap permasalahan perempuan dan anak.

“Mulai kekerasan perempuan dan anak, bullying, bahkan disabilitas dan lansia. Semua datanya kami ada melayani keluhan. Penanganan aduan dilakukan secara berjenjang. Dari pendataan yang dilakukan, tercatat 10 aduan terkait dengan anak, enam aduan terkait perempuan, enam persoalan penyandang disabilitas, serta dua aduan terkait lansia,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Kekerasan di Daycare Mencuat, DPR Wacanakan Revisi UU Perlindungan Anak

#Klaten #Jawa Tengah #Perlindungan Anak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
19 Desa di Klaten Bentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Tempat Mengadu jika Alami Kekerasan
Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), lengkap dengan kader pendamping dan dukungan anggaran untuk menekan angka kasus kekerasan anak.
Dwi Astarini - 1 jam, 36 menit lalu
19 Desa di Klaten Bentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Tempat Mengadu jika Alami Kekerasan
Indonesia
Polresta Klaten Bongkar Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar
Pengungkapan kasus barang bersubsidi pemerintah dan pertambangan minerba tersebut selama kurun waktu satu bulan.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Polresta Klaten Bongkar Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar
Indonesia
Polres Sukoharjo Kembalikan Barang Ponpes, tak Terkait Perkara Perusakan Warung Mi Babi
Barang-barang tersebut yakni telepon genggam, CPU, kendaraan, dan drone.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Polres Sukoharjo Kembalikan Barang Ponpes, tak Terkait Perkara Perusakan Warung Mi Babi
Indonesia
Angka Perkawinan Anak di Jateng Turun 53 Persen
Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak perlu terus diperkuat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Angka Perkawinan Anak di Jateng Turun 53 Persen
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Sukoharjo Sesalkan Intimidasi saat Penggeledahan, Polres Pastikan Sesuai SOP
Sebanyak 12 santriwati dan 4 ustazah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perusakan dan pembakaran warung Mi dan Babi Tepi Sawah Parangjoro, Sukoharjo.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pengasuh Ponpes di Sukoharjo Sesalkan Intimidasi saat Penggeledahan, Polres Pastikan Sesuai SOP
Indonesia
15 Santri di Sukoharjo Dibawa ke Kantor Polisi, Diduga Terkait Pembakaran Mi Babi
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah Desa Parangjoro, Desa Grogol, September lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
15 Santri di Sukoharjo Dibawa ke Kantor Polisi, Diduga Terkait Pembakaran Mi Babi
Indonesia
Polresta Solo Bongkar Kasus Prostitusi Online, 14 Orang Jadi Tersangka
Kapolresta Surakarta AKBP Condro Sasongko mengatakan para korban diduga direkrut dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi daring.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Polresta Solo Bongkar Kasus Prostitusi Online, 14 Orang Jadi Tersangka
Indonesia
7 Tahun Koma Dikeroyok Bubarkan Bentrok Antarpesilat, Eks Kasatreskrim Polres Wonogiri Meninggal
Aditia berpulang setelah menjalani perawatan intensif panjang setelah insiden pengeroyokan brutal yang dialaminya pada Rabu, 8 Mei 2019 malam.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
7 Tahun Koma Dikeroyok Bubarkan Bentrok Antarpesilat, Eks Kasatreskrim Polres Wonogiri Meninggal
Indonesia
Karhutla Gunung Lawu Belum Padam, Water Bombing Terganggu Cuaca Cuaca
Penanganan karhutla di Gunung Lawu membutuhkan kerja bersama pemerintah, TNI-Polri, BNPB, BPBD, Perhutani, dan masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Karhutla Gunung Lawu Belum Padam, Water Bombing Terganggu Cuaca Cuaca
Indonesia
Dukung Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan di Indonesia, Wamen KKP Gandeng UMS
Kolaborasi tersebut dinilai membutuhkan kontribusi lintas bidang keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi, termasuk UMS.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Dukung Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan di Indonesia, Wamen KKP Gandeng UMS
Bagikan