Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com- Program bantuan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dijanjikan Presiden Joko Widodo sebagai tambahan modal usaha akibat menurunnya pendapatan saat pandemi COVID-19 sebesar Rp2,4 juta, pada diluncurkan Agustus 2020 ini dengan total anggaran Rp28,8 Triliun.
"Mungkin pada saat atau sesudah 17 Agustus nanti oleh Pak Presiden atau Menteri,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta.
Saat ini, Kementerian Keuangan tengah melakukan pembersihan data. Sri menuturkan, program bansos produktif memiliki tantangan tersendiri yaitu mengenai data karena data yang baik ada di perbankan.
Baca Juga:
Dorong Daya Beli, Ekonomi Indonesia Tetap Minus di 2020
Sementara ini, data nonperbankan menggunakan data dari UMi dan Mekaar yang tercatat masing-masing 6 juta dan 2 juta orang, Pegadaian sebanyak 4 juta orang, serta koperasi sekitar 1,5 juta orang.
Pemerintah bakal melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pelaku UMKM agar bantuan Rp2,4 juta dapat tersalur secara tepat dan akurat.
“Dana dan program ini akan diaudit oleh auditor eksternal seperti BPK. Kita selalu mencoba untuk konsultasi agar tidak jadi persoalan dari sisi akuntabilitas karena ini semua harus dipertanggungjawabkan,” kata Sri Mulyani.
Pemutakhiran data, tegas Sri, dilakukan agar menimbulkan keadilan bagi penerima dan menghindari potensi terjadinya ada yang mendapat dua bantuan dan tidak menerima bantuan.
“Ini akan timbulkan dimensi ketidakadilan yang biasanya menimbulkan reaksi masyarakat,” tegas Sri Mulyani.
Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pentingnya gotong royong dan kolaborasi untuk memulihkan bisnis para pelaku UMKM dari pandemi COVID-19. Kolaborasi jugamenjadi kata kunci dalam kondisi pandemi.
Kementerian Koperasi dan UKM mendata dan mengumpulkan laporan dari para pelaku UMKM yang terdampak pandemi melalui berbagai jalur, yang kemudian mendapatkan setidaknya ada 300.000 laporan.
"Sudah dihimpun secara daring, by name, by address, by NIK, geotagging, sampai dengan business intelligence-nya sehingga ini dijadikan dasar bagi kita untuk mendesain program, yang bukan hanya cepat, tapi juga tepat sasaran”, kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari.
Baca Juga:
