Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Baru 13 SPPG yang Beroperasi, Pemkot Solo Ingatkan Jangan Kurangi Kualitas MBG

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Baru 13 SPPG yang Beroperasi, Pemkot Solo Ingatkan Jangan Kurangi Kualitas MBG

Wali Kota Solo, Respati Ardi, saat meninjau SPPG di Kelurahan Sondakan Solo, Selasa (9/9). (Foto: MerahPutih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi untuk melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Solo.

Namun, jumlah tersebut masih belum memenuhi target yang seharusnya, yakni 20 SPPG. Meskipun masih kurang SPPG, Pemkot meminta agar kualitas MBG tidak dikurangi.

Wali Kota Solo, Respati Ardi menyebutkan, pihaknya meminta seluruh pengelola dapur SPPG untuk MBG agar tidak mengurangi menu demi mendapatkan keuntungan lebih.

“Jadi untuk program makan bergizi gratis atau MBG untuk tidak mengurangi menu agar mendapatkan keuntungan lebih,” ujar Respati, Selasa (9/9).

ia mengatakan, pengawasan tetap dilakukan agar program ini tepat sasaran dan tidak dilakukan pengurangan menu MBG.

“Keuntungannya untuk mitra sudah ditakar. Jangan sampai mengurangi menu untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ini hati-hati. Ini saya sampaikan ke seluruh dapur,” kata dia.

Respati juga mengingatkan agar SPPG berhati-hati dalam membelanjakan uang negara. Sebab, menggunakan anggaran negara harus sesuai harga.

“Dapur itu wajib meng-upload menu ya. Nah, itu pasti akan dinilai ini kira-kira anggaran Rp10.000 per porsi. Jadi fungsi pengawasan secara bersama. Gotong-royonglah kita awasi bersama,” ucap dia.

Pemkot Solo juga meminta bantuan anggota DPRD Solo untuk memberikan pengawasan mengenai program MBG. Anggota DPRD Solo bisa memastikan para penerima tepat sasaran atau tidak.

“Kolaborasi terus dilakukan untuk pengawasan. Verifikasi data dari BGN kami hanya memberikan calon warga, urusan verifikasi dapur, penerbitan virtual account dilakukan oleh BGN,” papar dia.

Menurut Respati, Pemkot Solo menargetkan 20 dapur SPPG beroperasi pada tahun ini. Kini, sudah ada 13 dapur SPPG yang beroperasi. Pemkot Solo optimis bisa mencapai target tahun ini.

“Kami mendorong penambahan dapur SPPG supaya semua wilayah mendapatkan program MBG secara merata, termasuk daerah Kecamatan Pasar Kliwon yang sejauh ini belum memiliki dapur SPPG," ujarnya. (Ismail/Jawa Tengah).

#SPPG #Makan Bergizi Gratis #Pemkot Solo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Soffi Amira

Content editor, jurnalis digital, content writer yang terbiasa menulis artikel Search Engine Optimization (SEO). Ilmu Komunikasi (Jurnalistik) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 2012-2017. Aktif menulis, mengedit, dan mengembangkan berbagai jenis konten, mulai dari sepak bola, teknologi, hingga isu-isu yang sedang tren.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
108 Siswa SDII Al Abidin Solo Keracunan, Dinkes Uji Sampel Makanan MBG
Siswa SDII Al Abidin Solo diduga keracunan MBG. Kini, Dinkes Solo masih menunggu hasil uji lab sampel makanan.
Soffi Amira - Minggu, 02 Agustus 2026
108 Siswa SDII Al Abidin Solo Keracunan, Dinkes Uji Sampel Makanan MBG
Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan MK yang mengamanatkan pendanaan MBG tidak diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Indonesia
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Menegaskan pembiayaan program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Indonesia
Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar
Total ada 16.482 SPPG yang diperiksa dan hasilnya ada sekitar 5.000 SPPG yang diduga melakukan pelanggaran dalam tiga kategori, yakni merah (berat), kuning (sedang), dan hijau (ringan).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Bagikan