11.730 Perusahaan di Enam Wilayah akan PHK Karyawan

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 30 Juli 2015
11.730 Perusahaan di Enam Wilayah akan PHK Karyawan

Sejumlah buruh dari Federasi Serikat Buruh Migas Kasbi melakukan konvoi dan berorasi di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (28/4). (antara foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Kementerian Tenaga Kerja mencatat ada sekira 11.730 perusahaan di enam wilayah yang berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun ini. Pemerintah mengimbau agar perusahaan memenuhi hak-hak tenaga kerja sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

"Ada 11.730 perusahaan yang tersebar di enam wilayah akan melakukan PHK terhadap karyawannya," jelas Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Muji Handaya kepada Merahputih.com, di Jakarta, Rabu (29/7) malam. Namun, dia enggan menjelaskan daerah mana saja yang dimaksud.

Sementara sikap Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri seolah hanya bisa pasrah terhadap rencana sejumlah perusahaan yang akan melakukan PHK terhadap karyawannya. Hanif mengimbau perusahaan yang akan melakukan PHK agar mematuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

"Kalau memang (terjadi PHK) karena ada satu atau alasan yang lain maka prosedurnya (PHK) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Hanif usai acara pelantikan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja.

Saat ini Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menahan perusahaan-perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat.

Ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan PHK. Semisal, perusahaan di sektor pertambangan yang sudah melakukan pengurangan pegawai secara berkala sejak 2013. Selain itu, sejumlah pabrik sepatu yang terancam gulung tikar juga melakukan PHK karyawannya.

"Kita masih petakan. Memang sudah ada beberapa laporan yang masuk sedangkan yang lain masih perlu diverifikasi," katanya.

Pemerintah berusaha meminimalisir terjadinya PHK massal dengan mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di samping itu juga, mengeluarkan kebijakan yang dapat menarik para investor, seperti tax holiday.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 hanya mencapai 5 persen. Perlambatan ekonomi berdampak pada PHK.

Data BPS pada kuartal I-2015 mencatat adanya kenaikan pada tingkat pengangguran yang mencapai 300 ribu orang selama kuartal I. (rfd)

Baca Juga:

APBI: PHK Buruh Sektor Pertambangan Terjadi Tiga Tahun Terakhir

Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius

Kemenaker: Pekerja yang DiPHK 3 Bulan Sebelum Hari Raya Berhak Dapat THR

 

#Muji Handaya #Hanif Dhakiri #Ancaman PHK Massal
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Manajemen batalkan surat PHK dan siapkan pelatihan, menegaskan komitmen investasi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Indonesia
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Kekosongan BBM di SPBU Shell bisa berpotensi picu PHK. Istana pun memutar otak untuk mencari solusinya.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Dunia
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik
Presiden AS, Donald Trump, menetapkan kenaikan tarif impor sebesar 32 persen. Hal ini pun memicu gelombang PHK di Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik
Indonesia
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Juni 2025
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Indonesia
Akhirnya Luqman Hakim Penuhi Panggilan KPK, Diperiksa sebagai Stafsus Eks Menaker Hanif Dhakiri
Sedianya Luqman Hakim diperiksa sebagai saksi pada Selasa (10/6) lalu, namun anggota DPR RI periode 2019-2024 itu tidak hadir dengan alasan sakit.
Wisnu Cipto - Selasa, 17 Juni 2025
Akhirnya Luqman Hakim Penuhi Panggilan KPK, Diperiksa sebagai Stafsus Eks Menaker Hanif Dhakiri
Indonesia
DPR Soroti Bencana 'Bekasi Pasti Kerja': Saat 25.000 Harapan Bertemu 3.000 Lowongan
Nurhadi juga meminta pemerintah mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan keterampilan pencari kerja
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Juni 2025
DPR Soroti Bencana 'Bekasi Pasti Kerja': Saat 25.000 Harapan Bertemu 3.000 Lowongan
Indonesia
Isu Merger Grab-GoTo, DPR Waspadai Ancaman Monopoli Pasar Transportasi Online
Isu meger Grab dan GoTo bukan sekadar urusan bisnis, tetapi menyangkut kepentingan strategis nasional dan nasib jutaan pekerja digital
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Isu Merger Grab-GoTo, DPR Waspadai Ancaman Monopoli Pasar Transportasi Online
Indonesia
Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov
Jakarta harus menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan mampu melindungi tenaga kerjanya dari ketidakpastian ekonomi global.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Mei 2025
Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov
Bagikan