10,8 Juta Nomor Rekening Sudah Divalidasi Subsidi Upah Rp600 Ribu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 27 Agustus 2020
10,8 Juta Nomor Rekening Sudah Divalidasi Subsidi Upah Rp600 Ribu

Presiden Jokowi (kiri) di acara penyerahan secara simbolis bantuan subsidi upah di Istana Jakarta, Kamis (27/8/2020). (ANTARA/Erafzon Saptiyulda AS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 2,5 juta pekerja yang menerima bantuan subsidi upah (BSU) yang diserahkan secara simbolis oleh Presiden di Istana, Kamis (27/8), merupakan gelombang pertama dari total 10,8 juta nomor rekening yang sudah tervalidasi oleh BPJAMSOSTEK.

Gelombang berikutnya untuk transfer dana BSU akan segera dilakukan secara bertahap hingga seluruh pekerja yang rekeningnya telah tervalidasi bisa menerima haknya.

Baca Juga:

Berikan Subsidi Karyawan, Jokowi: Reward bagi yang Rutin Bayar Jamsostek

"Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang," ujar Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto di Jakarta, Kamis, dikutip Antara.

Presiden Joko Widodo di Istana --dengan dihadiri Menaker Ida Fauziah, sejumlah menteri dan undangan lainnya, serta disaksikan masyarakat pekerja via live streaming Youtube-- menyerahkan secara simbolis BSU sebesar Rp600.000 yang diserahkan dalam dua termin, masing-masing Rp1,2 juta, sehingga total Rp2,4 juta.

Sejumlah peserta BPJAMSOSTEK dari Kota Palu menerima secara simbolis dana BSU yang diserahkan oleh PPS Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Palu Zulkarnain Mahading dan Kepala Disnakertrans Sulteng Arnold Firdaus di Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Palu di Palu, Kamis (27/8). (ANTARA/Muhammad Arsyandi)
Sejumlah peserta BPJAMSOSTEK dari Kota Palu menerima secara simbolis dana BSU yang diserahkan oleh PPS Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Palu Zulkarnain Mahading dan Kepala Disnakertrans Sulteng Arnold Firdaus di Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Palu di Palu, Kamis (27/8). (ANTARA/Muhammad Arsyandi)

BSU akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja peserta BPJAMSOSTEK aktif di mana upah yang dilaporkan di bawah Rp5 juta per bulan.

“Seperti kami sampaikan sebelumnya, agar BSU ini tepat sasaran, kami melakukan validasi berlapis sebanyak 3 tahap,” kata Agus.

Baca Juga:

Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik

Sampai dengan Rabu, (26/8), total nomor rekening yang diterima BPJAMSOSTEK mencapai 13,8 juta. Dari jumlah tersebut data nomor rekening tervalidasi mencapai 10,8 juta data.

“Terkait dengan proses validasi yang cukup detail ini, kami minta kepada perusahaan untuk segera, baik yang belum mengirimkan maupun yang melakukan konfirmasi ulang, agar mengirimkan kepada kami paling lambat tanggal 31 Agustus 2020,” ucapnya.

BSU yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia ini menjadi salah satu nilai tambah menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Dia berharap dana tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pekerja penerima.

"Kami terus mengimbau kepada perusahaan agar selalu mendukung dan berkontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya," kata Agus. (*)

Baca Juga:

Hari Ini Presiden Jokowi Launching Subsidi Karyawan Rp600 Ribu

#BPJS Ketenagakerjaan #Subsidi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Anggaran Subsidi 2027 Diturunkan Rp 11,44 Triliun, Penerima Subsidi Mengacu ke Desil
Penurunan anggaran subsidi tersebut dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan anggaran subsidi energi bisa digunakan secara lebih efisien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Anggaran Subsidi 2027 Diturunkan Rp 11,44 Triliun, Penerima Subsidi Mengacu ke Desil
Indonesia
Kuota Subsidi LPG 3 Kg Bakal Lebihi Batas, Pemerintah Bakal Ubah Tata Kelola
"Kalau solusinya hanya menambah kuota, persoalan subsidi tidak pernah selesai. Yang harus kita benahi adalah tata kelolanya," ujar Anggia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
Kuota Subsidi LPG 3 Kg Bakal Lebihi Batas, Pemerintah Bakal Ubah Tata Kelola
Indonesia
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Pemberian santunan tidak seharusnya menjadi akhir dari perlindungan sosial, tetapi dapat dilanjutkan melalui pendampingan agar dana tersebut menghasilkan sumber pendapatan berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Indonesia
Prabowo Wajibkan Barang-barang Subsidi Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih
Produk bersubsidi seperti MinyaKita dan beras tidak boleh diperjualbelikan di luar KDMP.
Frengky Aruan - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Wajibkan Barang-barang Subsidi Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih
Indonesia
DPR Kritik Pembentukan Karakter Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Dengan Cara Berjalan di Atas Bara Api
Kualitas insan BPJS Ketenagakerjaan diuji melalui kinerja nyata di lapangan, bukan sekadar ketahanan fisik melintasi rintangan ekstrim.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Kritik Pembentukan Karakter Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Dengan Cara Berjalan di Atas Bara Api
Indonesia
Viral Tingginya Pajak Pencairan Jaminan Hari Tua, Purbaya Lakukan Investigasi
Evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Viral Tingginya Pajak Pencairan Jaminan Hari Tua, Purbaya Lakukan Investigasi
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, dorong perluasan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Indonesia
Kembali! Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Dapat Diskon 50 Persen
Keringanan iuran ini berlaku bagi peserta BPU di berbagai sektor, dengan ketentuan tertentu sesuai regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 April 2026
Kembali! Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Dapat Diskon 50 Persen
Indonesia
Intelijen TNI dan Polri Dikerahkan Pantau Pupuk Bersubsidi
Pada akhir 2025, PT Pupuk Indonesia terpaksa mencabut izin empat kios atau Penerima Pada Titik Serah (PPTS) yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Gorontalo
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 April 2026
Intelijen TNI dan Polri Dikerahkan Pantau Pupuk Bersubsidi
Bagikan