Merahputih.com - Ratusan lembaga pemantau asing bakal membanjiri Indonesia untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan Pemilu 2019. Mereka bakal melengkapi sejumlah organisasi lokal yang ada sebelumnya.
Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, dalam peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018 disinggung kode etik soal pemantau pemilu.
"Dari sekian kode etik itu, 3 yang pertama yang pertama bunyinya adalah menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia yang pertama. Yang kedua menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan pemilu yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga ini salah satu yang paling mendasar non-partisan dan netral," kata Titi di Jakarta, Rabu (27/3).
Titi melanjutkan, untuk pemantau Pemilu baik dalam negeri maupun dari luar negeri salah satu yang paling mendasar harus nonpartisan dan netral.
"Tidak boleh pemantau pemilu terafiliasi dengan peserta pemilu tertentu, apalagi sampai memperjuangkan kepentingan dan juga agenda-agenda partisan dari suatu peserta pemilu," jelas dia.
Sejak tahun 1999 hingga kini, Indonesia adalah salah satu negara yang paling terbuka dan paling bersahabat untuk mengundang komunitas internasional untuk memantau dan belajar dari dalam negeri. Namun, setelah pemilu 2004 ada penurunan animo yang cukup drastis terkait dengan keberadaan pemantau Pemilu asing.
Ada beberapa alasan, pertama Indonesia dianggap masyarakat sipilnya sangat dinamis sehingga kredibilitas dan transparansi proses itu bisa dipegang atau dikawal oleh lembaga-lembaga domestik.
"Jadi itu sempat saya tanyakan kepada rekan-rekan dari pemantau Pemilu asing. 'Mengapa kalian tidak terlalu ingin memantau pemilu di Indonesia?'. Pertimbangannya adalah karena instrumen sipil di Indonesia sangat dinamis untuk bersikap kritis pada proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia," imbuh Titi.
Dalam beberapa praktik memang tidak semua pemantau Pemilu asing itu hadir atas dasar undangan suatu negara, biasanya mereka bekerja dengan agenda yang lebih besar pemantauan hak asasi, terkait dengan pemenuhan hak-hak minoritas hingga pemenuhan hak-hak kelompok rentan.
"Kalau dia bagian dari spektrum yang lebih luas pemantauan hak asasi manusia terkait dengan pemenuhan hak-hak kelompok rentan dan kelompok minoritas biasanya dia tidak melulu mengandalkan undangan dari suatu negara," terang Titi.
Titi tidak akan yakin dari 890.500 TPS pemantau asing mereka bisa pantau semua. "Kalau mereka datang ke Indonesia pasti berkolaborasi dengan kita-kita pemantau Pemilu di dalam negeri," jelas Titi.
"Jadi kredibilitas dan kualitas pemilu Indonesia sesungguhnya secara dominan ditentukan oleh kita semua yang ada di dalam negeri, oleh pemilih yang mau peduli, oleh peserta pemilu yang mau mengawasi dan yang ketiga peserta pemilu yang berkompetisi secara kompetitif, jujur dan adil," pungkas Titi. (Knu)