MerahPutih.com - Insiden penyerangan warga, anggota polisi dan Polsek Ciracas di Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diduga dilakukan oleh aparat anggota TNI, disoroti Amnesty International Indonesia.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta, institusi TNI tidak melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran tindakan hukum. Institusi, harusnya menegakkan hukum setegak-tegaknya.
"Institusi yang menegakkan hukum, berarti institusi tersebut menjaga martabatnya, menjaga kehormatannya. Sebaliknya, institusi yang melindungi anggotanya dari tindakan hukum, itu sama saja dengan merusak kredibilitas institusi yang bersangkutan," katanya.
Baca Juga:
Pangkat Tertinggi Penyerangan Polsek Ciracas Sersan Mayor
Ia menjelaskan, tindakan hukum aparat keamanan seperti kasus penyerangan Kantor Polsek Ciracas bukanlah yang pertama kali terjadi. Sejumlah kasus sejenis sebelumnya, penyelesaiannya belum sepenuhnya bersandar kepada hukum, belum transparan kepada publik, sekaligus belum menunjukkan iktikad yang positif, dalam konteks pendidikan hukum.
Usman mengingatkan TNI dan Polri untuk menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum.
"Mulai dari cara menyikapi perselisihan, termasuk ketika terjadi sengketa hukum," katanya.
Usman menyesalkan adanya dampak yang dialami masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat aksi penyerangan tersebut.
"Kenapa? Karena oknum secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik. Di era media sosial kini, hal itu dalam sekejap sudah menyebar ke seluruh penjuru," katanya.
Konsekuensinya, penegakan hukum dan transparansi hukum terhadap kasus tersebut menjadi kunci penting, untuk menjaga martabat lembaga, yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum.
Penyerangan sekaligus kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota terhadap anggota Polri di Polsek Ciracas tersebut, menurut Usman, harus benar-benar jadi pelajaran berharga bagi semua pihak.
"Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Salah satu solusinya adalah dengan penegakan hukum yang transparan. Itu akan membuat aparat hukum akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan yang melawan hukum," katanya.
"Sebaliknya, jika selalu dilindungi oleh institusi, maka anggota yang bersangkutan cenderung 'ringan tangan' untuk melakukan tindakan yang melawan hukum," kata dia.
Polda Metro Jaya telah meminta masyarakat sipil membuat laporan apabila menjadi korban sekelompok oknum yang melakukan penyerangan dan perusakan di Polsek Ciracas, Jakarta Timur.
"Kami minta mereka membuat laporan ke polisi, nanti kami serahkan ke POM (Polisi Militer) kalau memang pelakunya adalah oknum TNI. Ini masih lidik. Laporkan saja," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.
Menurut Yusri, Polda Metro masih menunggu laporan dari masyarakat yang turut menjadi korban.
"Silakan. Dari kemarin, kita masih menunggu laporan masyarakat. Kalau tidak laporan bagaimana tahu, mereka punya kaca pecah, dipukul, tapi enggak melapor," ungkapnya.
Menyoal berapa kerugian yang dialami terkait peristiwa penyerangan dan perusakan itu, Yusri belum menjelaskan, karena masih dalam proses pendataan. "Masih didatakan (jumlah kerugian)," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Pelaku Penyerangan Polsek Ciracas Mesti Dibuka ke Publik