MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, sikap partai politik yang tidak mengusung kadernya sebagai calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 akan memicu timbulnya perpecahan di dalam internal partai.
"Dengan tidak dicalonkannya kader-kader internal akan menimbulkan perpecahan di tubuh partai," kata Ujang yang juga Direktur Indonesia Political Review (IPR) ini, saat dihubungi MerahPutih.com, Sabtu (30/12).
Fenomena itu dapat dilihat dari DPP PDI Perjuangan yang menetapkan Marianus Sae yang bukan kader partai sebagai bakal calon gubernur NTT. Hal yang sama juga terjadi di Partai Golkar yang sempat mengusung Ridwan Kamil ketimbang kader Golkar Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar.
"Agak mirip dengan kasus Jabar. Parpol tidak mengusung kadernya untuk menjadi kepala daerah. Sistem pengakaderan partai politik sudah rusak. Kemarin di Golkar sudah kelihatan rusaknya, sekarang PDIP terlihat," jelas Ujang.
Ujang pun menyayangkan sikap DPP PDI Perjuangan yang akan memberikan sanksi pemecatan terhadap Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT Dolvianus Kolo dari keanggotaan partai lantaran mengkritik penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT, Marianus Sae-Emilia Nomleni.
"Bahkan orang yang benar, yang membela hak-hak partai malah diancam untuk dipecat. Ini kan sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang salah dengan partai politik," tegas Ujang.
Padahal, Dolvianus punya sejumlah alasan logis terkait sikap tegasnya yang tidak menyetujui Marianus Sae ditetapkan sebagai bakal calon gubernur. Selain bukan kader PDI Perjuangan, Marianus juga bukan tipe pemimpin yang bisa melindungi rakyatnya, menyusul kasus blokade Bandara Turelelo Soa di Kabupaten Ngada.
"Ini dilema kita. Kadang-kadang orang yang berjuang dan baik di parpol tersingkirkan. Ini fenomena di semua parpol termasuk di PDIP. Jadi sekuat apapun argumennya, sekuat apapun fakta politiknya, jika berhadapan dengan real politik kekuasaan di tingkat DPP pasti kalah. Jadi sudah tidak lagi melihat yang namanya rasionalitas, argumentasi dan aspirasi," pungkasnya.
"Jadi orang yang berjuang di partai yang mati-matian, yang berdarah-darah, tapi kalau dalam konteks tertentu dia tidak punya modal, tidak punya uang, dia tidak punya kesempatan untuk menjadi kepala daerah. Itu yang tidak baik," tutup Ujang. (Pon)