Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Usai Diperiksa KPK Kasus BLBI, Ini Kata Mantan Kepala BPPN

Zulfikar Sy - Kamis, 15 Juni 2017

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk BDNI. Ary Suta diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsjad Temenggung (SAT).

Usai diperiksa oleh penyidik, Chairman The Ary Suta Centre ini mengaku hanya ditanyai mengenai pekerjaannya selama menahkodai BPPN.

"Saya ditanya mengenai pekerjaan saya. Saya dulu di BPPN, jadi ditanya soal BPPN, tentang penugasan yang pernah saya lakukan," ujar Ary Suta di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/6).

Namun, Ary Suta enggan mengomentari lebih jauh keterkaitan antara dirinya yang pernah menjabat sebagai Kepala BPPN dengan tersangka Syafruddin Arsjad Temenggung.

Sambil berjalan menuju mobilnya untuk meninggalkan gedung KPK, ia mengaku tidak pernah berhubungan dengan pengemplang BLBI yang juga pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

"Enggak ada. Tanya sama penyidik," tegasnya.

Diketahui, BPPN menerbitkan SKL kepada Sjamsul Nursalim, pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004 lalu. Saat surat diterbitkan, BPPN dipimpin oleh Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam kasus ini, Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsjad Temenggung telah ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus dugaan mega korupsi penerbitan SKL BLBI oleh KPK.

Syafruddin diduga telah melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

‎Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎ (Ayp)

Baca juga berita lain terkait kasus BLBI dalam artikel: KPK Pertimbangkan Gandeng Interpol Tangkap Buron BLBI Sjamsul Nursalim

Baca Artikel Asli