Merahputih.com - Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menganggap wajar respon cepat dan tegas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai adanya upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Karena jika dibiarkan, tindakan makar itu bisa berjalan cepat dan sistematis," kata Ahmad di Jakarta, Senin (1/2).
Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) itu mencontohkan apa yang terjadi pada Partai Berkarya. Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi.
Baca Juga
AHY Sebut Lingkaran Jokowi Terlibat Gerakan Kudeta di Partai Demokrat
Namun ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi dari MenkumHAM. Mereka, kata Ahmad, menjadi terkaget-kaget.
“Itu akibat dari sikap menyepelekan setiap informasi intelijen. Dalam dunia intelijen, sekecil apapun informasi tidak boleh disepelekan, meskipun tidak boleh dipercaya begitu saja. Mereka harus waspada," kata Umam.
Oleh karena itu, sikap tegas dan responsif AHY itu bisa dipahami sebagai upaya untuk membentengi Demokrat dari cara-cara politik kotor yang mencoba membajak kepemimpinan organisasi melalui jalan pintas.
“Cara-cara semacam itu jelas tidak elok dan tak sesuai etika berdemokrasi. Otak pelakunya tak pantas menjadi pemimpin negeri,” kata Umam menegaskan.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Baca Juga
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.
Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB). (Knu)