MerahPutih.com – Gerakan Rakyat menyoroti lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) seperti UI, UGM, UB, dan IPB.
Kenaikan biaya ini dinilai telah memutus mimpi sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang lulus jalur prestasi namun batal daftar ulang karena tidak sanggup membayar.
Baca juga:
Kemendiktisaintek Ungkap 1,2 Juta Calon Mahasiswa Belum Tertampung di PTN, Ini Penyebabnya
Juru Bicara Gerakan Rakyat, Fajar Fathurahman, menyebut kondisi ini bertolak belakang dengan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
"Presiden pernah menyampaikan, ‘Saya akan berjuang sekeras tenaga agar universitas negeri tidak boleh memungut bayaran dari siswanya.’ Namun kenyataan di lapangan berbeda," Jubir Gerakan Rakyat, Fajar Fathurahman.
PTN-BH dan Komodifikasi Pendidikan
Menurut Fajar, akar masalah berasal dari transformasi kampus menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Status ini membuat kampus dituntut mandiri secara finansial, sehingga orientasi pendidikan bergeser layaknya korporasi.
"Kampus dipaksa mencari uang sendiri. Jalan pintas yang paling sering diambil adalah membebankan biaya operasional ke mahasiswa lewat UKT dan IPI yang ugal-ugalan," tuturnya dalam rilis Gerakan Rakyat, dikutip Minggu (28/6).
Baca juga:
MPR Khawatir Biaya UKT Naik, Target di Bidang Pendidikan Bisa Sulit Tercapai
Gerakan Rakyat juga menolak solusi berupa pinjaman mahasiswa karena berisiko menjerat generasi muda dalam utang sebelum memasuki dunia kerja.
"Kita tidak butuh generasi muda yang memulai langkah profesional dengan beban utang finansial yang mencekik. Yang kita butuhkan adalah keberpihakan negara," tegas Fajar.
Tuntutan Audit dan Revisi Regulasi
Sebaliknya, Gerakan Rakyat menuntut audit total komponen UKT, penghentian komersialisasi fasilitas kampus, optimalisasi Dana Abadi Pendidikan untuk mensubsidi biaya kuliah agar anak-anak tidak putus sekolah. Mereka mengajak masyarakat, orang tua, dan mahasiswa untuk bersuara bersama untuk mewujudkannya.
"Pendidikan adalah senjata paling mematikan untuk mengubah dunia. Jangan biarkan senjata itu dirampas dari tangan anak muda Indonesia," tandas Jubir Gerakan Rakyat itu. (Asp)