MerahPutih Politik - Konflik antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono belum juga menemukan titik temu. Sebab, sampai saat ini BBelum ada perubahan posisi dalam proses Perundingan antara kubu hasil Munas Bali dan Ancol Jakarta.
Kendati demikian, Politisi Partai Golkar, kubu Ical, BAmbang Soesatyo mengatakan keduanya sepakat akan melanjutkan perundingan pekan depan. Namun kata Bamsoet -- panggilan akrab Bamsoet, harus diingatkan, bahwa tidak mungkin memaksa Golkar keluar dari KMP. Sebab, negera ini butuh partai penyeimbang yang kuat dan kritis agar tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan perampokan keuangan negara seperti kasus BLBI dan Skandal Century pada dua pemerintahan sebelumnya.
"Kalau ada pihak atau kelompok yg ingin memaksa Golkar kembali menjadi bagian pemerintahan, maka patut dipertanyakan motifnya," kata Bamsoet kepada Merahputih.com, Jumat (2/15).
Pertama, kata Bamsoet, bisa jadi dimaksudkan agar konspirasi kejahatan mereka pada rakyat dan negara terlindungi karena tidak ada parpol kuat yang kritis. Kedua, bisa jadi ada oknum Golkar yang masih bermimpi jadi menteri dan berharap ada reshuffle kabinet. Sehingga ngotot memaksakan kehendak agar Golkar kembali menjadi hamba kekuasaan, demi kepentingan pribadi-pribadi namun mengatasnamakan kepentingan partai.
"Memang, memprihatinkan. Golkar saat ini seperti kehilangan jati diri karena tiba-tib2 bernuansa premanisme dengan saling gertak dan saling ancam. Padahal sejatinya itu bukanlah budaya dan karakter partai Golkar," pungkasnya.
Dikatakan Bamsoet, sejak dulu Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat, elegan dan selalu berdasarkan aturan dan hukum. Tidak dengan cara kekerasan dan pemaksaan kehendak. Dengan begitu, kata Bamsoet, sangat terasa hari-hari ini ada kekuatan yang tak terlihat yang sedang bermain dan mengobok-ngobok partai berlambangan pohon beringin ini dengan menggunakan elit Golkar yang kecewa, sebagai kuda troya untuk menghancurkan partai Golkar dari dalam.
"Mengapa Golkar harus tetap berada diluar pemerintahan dan menjadi penyeimbang yang kuat bersama KMP? Karena pemerintahan ini butuh mitra yang kritis agar tidak kandas di tengah jalan. Kalau semua partai ikut di dalam pemerintahan dan semua mendapat jatah jabatan tapi berperilaku seperti 'copet kampret', lalu siapa yang akan mengkontrol? Kalau semua tutup mulut karena sudah mendapat bagian, siapa yang dirugikan? Pasti yang rugi adalah negara dan rakyat bukan?," tutup Bamsoet yang juga anggota Komisi III DPR RI ini. (hur)