MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto didesak untuk memutus rantai persoalan lama yang selama bertahun-tahun terus muncul di tubuh Polri.
SETARA Institute menilai Suyudi mewarisi pekerjaan rumah besar yang berulang dari satu periode Kapolri ke periode berikutnya.
Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menyoroti keberulangan berbagai persoalan dalam perjalanan reformasi Polri.
Baca juga:
DPR Tagih Gebrakan Suyudi, jangan Biarkan Keluhan Warga Terus Menumpuk
Sejumlah Persoalan Dinilai Belum Tuntas
Halili menyebut sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, mulai dari tindakan represif, penggunaan kekuatan berlebihan saat demonstrasi, hingga minimnya akuntabilitas dalam penggunaan senjata api.
Persoalan lain yang disoroti mencakup kultur kekerasan, praktik penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, arogansi aparat, serta profesionalitas penegakan hukum.
“Itu belum sepenuhnya teratasi,” jelas Halili kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/10).
SETARA menegaskan persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kesalahan individu anggota kepolisian.
Menurut SETARA, persoalan tersebut juga berhubungan dengan tata kelola kelembagaan, sistem pengawasan, kultur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta akuntabilitas penggunaan kewenangan.
Baca juga:
Kapolri Suyudi Rotasi 19 Kapolda, dari Metro Jaya hingga Sulawesi
Kapolri Baru Diminta Sentuh Akar Persoalan
Karena itu, Suyudi dituntut tidak sekadar membawa program baru selama memimpin Polri.
Halili mengatakan reformasi kepolisian perlu menyentuh persoalan mendasar yang selama ini berulang.
Kapolri baru harus mampu membuktikan bahwa reformasi kali ini benar-benar menyentuh akar persoalan di tubuh kepolisian,
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan.
SETARA Institute menilai reformasi Polri tidak boleh terus bergantung pada siapa yang menjabat sebagai Kapolri.
Menurut lembaga tersebut, perubahan harus menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian pimpinan.
“Reformasi Polri belum sepenuhnya terlembagakan menjadi sistem perubahan yang mampu bertahan melampaui pergantian kepemimpinan,” tutup Halili. (Knu)