Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Penegakkan Hukum dan Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan
Senin, 19 Oktober 2020 -
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sejumlah catatan terhadap jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin yang genap satu tahun pada Selasa (20/10) besok.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyoroti masalah penegakkan hukum hingga kondisi perekonomian nasional yang cukup mengkhawatirkan.
"Penegakkan hukum kian menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan," kata Mardani kepada wartawan, Senin (19/10).
Baca Juga
Mardani menilai masalah penegakan hukum masih jauh dari harapan masyarakat. Hal itu ditandai dengan tumpulnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
KPK, kata Mardani, kini lebih sibuk dengan rencana kenaikan gaji pimpinan dan pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary lembaga antirasuah.
Kemudian, Mardani juga menyoroti kebakaran Gedung Kejagung serta penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum berhasil membongkar peran aktor-aktor penting yang diduga terlibat.
"Semuanya menjadi catatan besar. Belum lagi, skandal Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang memicu reaksi publik hingga hari ini," ungkapnya.
Sementara itu, terkait masalah ekonomi, anggota Komisi II DPR ini menyatakan bahwa jurang resesi yang dialami Indonesia membuat kehidupan masyarakat semakin sulit.
"Pelaku UMKM belum mendapatkan secara konkrit bantuan yang sudah dianggarkan. Makanya serapannya jauh dari harapan," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, jaring keselamatan publik dengan bantuan sosial dan sembako belum mampu menjaga kebutuhan minimal hingga level terbawah.
Baca Juga
Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Massa Bakal Diarahkan ke Patung Kuda
"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementarian gagap dan hilang fokus dan secara umum nilai yang didapat 4 dari skala 10," tutup Mardani. (Pon)
