Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, sepanjang tahun 2019, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi sorotan publik karena beberapa kebijakannya selalu dianggap kontroversial oleh sebagian besar publik ibukota.
"Seringkali kebijakan yang diambil terkesan populis untuk membela publik, keberpihakan pada kaum lemah yang menjadi prioritas dalam kepemimpinannya. Tetapi seringkali pula di sisi lain kebijakannya jauh dari nuansa kepentingan kepublikan;" kata Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (30/12).
Trubus juga menyebut, Anies terkesan kontroversial karena memimpin ibukota tanpa seorang wagub. Sampai akhir Desember 2019, Anies sudah 16 bulan menjadi kepala daerah Jakarta tanpa wakil. Wakil Anies, Sandiaga Uno, mundur pada 9 Agustus 2018 untuk maju bersama mantan capres bernomor urut 02 Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Baca Juga:
Upaya DPRD DKI memilih wagub juga tak kunjung membuahkan hasil meski lembaga parlemen daerah itu saat ini juga sudah berganti anggota.
Ditengarai, kesepakatan politik antara dua partai politik (parpol) pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017, yaitu Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum mencapai titik temu, menjadi sebabnya.
"PKS telah mengusulkan dua nama, yaitu Agung Yulianto, juga Ahmad Syaikhu. Belakangan, Gerindra mengusulkan hingga empat nama juga, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Arnes Lukman, Ferry Juliantono, juga Riza Patria," kata Trubus.
Lalu, Anies juga mengundang kontroversi karena empat kali pergi ke luar negeri.
Keempat kunjungan, yaitu menjenguk almarhumah Ani Yudhoyono di Singapura pada Maret, juga menjadi keynote speaker di The Pyramid's Annual Post-AGM Gala Dinner di Singapura pada Mei.
Selain itu, Anies menghadiri Urban 20 (U20) Mayors Summit Agenda di Jepang pada Mei, serta melawat ke Kolombia hingga Amerika Serikat (AS) pada Juli, kemudian memboyong perhelatan Formula E untuk digelar di Jakarta sebagai hasil dari lawatan
"Kepergian Anies ke luar negeri kerap disoroti hingga Presiden Joko Widodo juga menyinggung kepergian kepala daerah ke mancanegara sekali pun informasi mudah didapat dari internet," sebut Trubus.
Baca Juga:
Kebijakan kontroversial, lainnya, lanjut Trubus antara lain mengunjungi acara reuni 212, pemberian penghargaan untuk diskotek Colesseum, anggaran siluman hingga kewajiban memakai seragam Persija bagi PNS DKI.
Trubus berharap, kedepan Anies tak mengulangi blunder tersebut. "Ini bisa menggangu pembangunan di kota Jakarta hanya karena langkah kontroversial tersebut," kata Trubus.
Ia melihat, jika dibiarkan, maka citra Anies dimata warga akan semakin buruk. "Warga akan menganggapnya sebagai Gubernur yang fokus melakukan kebijakan populis dibanding bekerja memajukan kotanya," ungkap Trubus. (Knu)