Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR

Ananda Dimas Prasetya - 28 menit lalu

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan memasuki tahap pengesahan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11).

Menurut Habiburokhman, pengesahan aturan tersebut menjadi penantian panjang masyarakat yang telah berlangsung selama 18 tahun. Ia juga menyebut proses pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan hasil kerja panjang Komisi III DPR periode ini sejak September 2025.

"Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).

Baca juga:

Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU

Habiburokhman Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad

Habiburokhman turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai telah mengawal proses legislasi RUU Perampasan Aset.

Ia mengungkapkan, Dasco telah meminta pimpinan Komisi III DPR mempercepat pembentukan undang-undang tersebut sejak Agustus 2025.

"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.

Menurut Habiburokhman, Dasco juga meminta Komisi III tetap menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) meskipun sedang memasuki masa reses.

Beliau (Dasco) meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR,

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Seluruh Fraksi DPR Setuju RUU Dibawa ke Paripurna

Sebelumnya, pembahasan RUU Perampasan Aset telah memasuki tahap akhir di Komisi III DPR. Rancangan aturan tersebut disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang digelar Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11). Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyetujui agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna.

Baca juga:

Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

Pemerintah juga menyetujui langkah tersebut. RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi tindak pidana korupsi dan berbagai kejahatan lainnya.

Persetujuan pemerintah disampaikan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej dalam rapat bersama Komisi III DPR. Eddy menyatakan pemerintah mengapresiasi proses pembahasan RUU tersebut dan menyetujui agar rancangan aturan itu dilanjutkan ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. (Knu)

Baca Artikel Asli