Retak Hubungan Malaysia dan Indonesia Cukup Terjadi di Masa Lalu

Rabu, 22 Juni 2022 - Alwan Ridha Ramdani

MerahPutih.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyampaikan pernyataan kontroversial pada Minggu (19/6), dalam acara di Negara Bagian Selangor bernama Kongres Survival Melayu.

Dalam pidatonya, Mahathir mengungkapkan Malaysia menganggap kemenangan atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan di lepas Kalimantan melawan Indonesia di Mahkamah Internasional (ICJ) adalah sesuatu yang berharga.

Baca Juga:

KSP Tanggapi Klaim Kepulauan Riau dari Mantan PM Malaysia

Namun, kata ia, tidak cukup. Mahathir kemudian mendesak Malaysia juga mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau, Indonesia, sebagai bagian dari wilayah mereka.

"Kita harusnya tak hanya meminta Pedra Branca dikembalikan, atau Pulau Batu Puteh, kita juga harus meminta Singapura pun Kepulauan Riau, mengingat mereka adalah bagian dari Tanah Melayu (Malaysia)," ucap Mahathir Mohamad dikutip Antara.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berharap para tokoh di Malaysia dan Indonesia meninggalkan konflik yang pernah ada di masa lampau dengan menghadirkan pernyataan yang menyatukan.

"Semua tokoh di Malaysia dan Indonesia mestinya berusaha untuk meninggalkan potensi-potensi konflik di masa lampau untuk kita melangkah ke hal baru, ke masa baru, dan ke masa depan yang mewariskan kebersamaan ASEAN," ujar Haedar.

Sebagai bangsa serumpun, kata ia, seyogianya para tokoh kedua negara mampu menghadirkan pemikiran dan pernyataan yang saling menyatukan, bukan justru memicu perselisihan.

Indonesia dan Malaysia, menurut dia, bisa maju bersama dengan membangun kerja sama yang konstruktif, memproduksi pemikiran-pemikiran, pernyataan-pernyataan, dan langkah-langkah yang semakin mengeratkan bangsa serumpun.

Haedar berharap, retaknya hubungan Malaysia dan Indonesia cukup menjadi pengalaman di masa lalu.

"Cukuplah bagi generasi Indonesia maupun Malaysia pengalaman di masa lalu yang meninggalkan bekas yang tidak sederhana dalam relasi Indonesia-Malaysia," ujarnya.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani menanggapi pernyataan kontroversial mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengklaim Kepulauan Riau merupakan bagian dari Malaysia.

"Perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi," kata Jaleswari.

Ia menegaskan, secara obyektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Malaysia Borong Batu Bara Indonesia USD 2,6 Miliar

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan