MerahPutih.com - Penyaluran bantuan modal kerja untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dicangkan Presiden Joko Widodo pada 12 juta pelu UMKM, diharapkan dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.
"Dalam penyalurannya kami berharap agar selektif dengan memperhatikan sungguh-sungguh aktivitas usahanya apakah toko, warung, kios, kelontong, pedagang kaki lima, pedagang keliling atau usaha rumahan lainnya dan lama usahanya sebagai pertimbangan," kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang.
Ia berharap, bantuan modal kerja bersifat hibah, yang tidak ada kewajiban mengembalikan, tidak dipergunakan untuk konsumtif keperluan pribadi atau rumah tangga.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Mal Taman Anggrek Dijual Rp17 Triliun
Jika modal kerja ini tepat sasaran, dampak ekonomi dapat dirasakan seperti kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, daya beli serta penyerapan tenaga kerja.
"Jangan sampai penyalurannya tidak selektif atau berbau KKN maka anggaran Rp28,8 triliun uang negara akan hilang sia-sia," katanya.
Ia berharap, agar niat baik pemerintah benar dirasakan dan manfaatnya baik oleh pelaku UMKM maupun terhadap perekonomian nasional, yang sudah di ambang resesi.
Selain itu, dalam penyaluran bantuan modal kerja itu dapat melibatkan organisasi/komunitas para UMKM calon penerima, yang nantinya mereka dapat dilibatkan dalam melakukan evaluasi dan monitoring.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada 65 penerima di Halaman Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/7).
“Ini terjadi karena pandemi Covid yang berimbas pada ekonomi tapi yang terkena imbas ini tidak hanya Bapak-Ibu semuanya,” ujarnya.
Baca Juga:
Korlantas Jawab Keraguan Masyarakat Operasi Patuh Tak Punya Power